520 Juta Anak Terjebak dalam Krisis Konflik Global

Jumlah anak di seluruh dunia yang hidup di zona konflik melewati angka setengah miliar pada tahun 2024, meningkat sebanyak 47 juta menjadi sekitar 520 juta jiwa, ujar organisasi kemanusiaan Save the Children dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa (04/11).

Angka tersebut merupakan yang tertinggi yang pernah tercatat sejak 2005 dan berarti bahwa satu dari lima anak di seluruh dunia hidup di zona konflik aktif.

Laporan tersebut menghitung seseorang sebagai hidup di zona konflik jika mereka tinggal dalam jarak 50 kilometer (31 mil) dari setidaknya satu pertukaran senjata di dalam negara yang sama, atau dalam konflik yang lebih luas yang telah merenggut sedikitnya 25 nyawa dalam satu tahun.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa 11% daratan bumi dapat dianggap berada di zona konflik — bagian tertinggi sejak pencatatan dimulai dan peningkatan hampir sepertiga sejak tahun 2023.

Lebih dari 40.000 pelanggaran berat, setengahnya terjadi di empat lokasi

Studi tersebut juga mencatat bahwa 41.763 pelanggaran berat terhadap anak-anak telah diverifikasi oleh Üerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya.

Lebih dari setengah pelanggaran ini terjadi hanya di empat wilayah: Wilayah Palestina, Republik Demokratik Kongo, Nigeria, dan Somalia.

Direktur Save the Children Jerman, Florian Westphal, juga memperingatkan bahwa angka ini mungkin lebih rendah dari kenyataannya. "Statistik ini hanya menunjukkan puncak dari gunung es,” kata Westphal. "Jumlah kasus yang tidak tercatat sangat tinggi.”

Hampir setengah anak yang terdampak berada di Afrika

Sebagai sebuah kawasan, Afrika memiliki jumlah anak terbanyak yang hidup di zona konflik, yakni 218 juta anak, serta proporsi tertinggi dari anak-anaknya, 32,6%, dalam situasi semacam itu.

Itu adalah tahun pertama ketika anak-anak Afrika secara statistik lebih mungkin terpapar konflik bersenjata dibanding mereka yang berada di Timur Tengah, bahkan ketika perang di Gaza menyumbang lebih dari seperempat pelanggaran serius terhadap anak-anak yang dihitung oleh PBB.

Studi tersebut mencatat 61 konflik berbasis negara di seluruh dunia, yang berarti konflik yang melibatkan setidaknya satu pemerintah negara sebagai pihak yang berperang — angka tertinggi yang pernah tercatat sejak tahun 1946.

Penculikan dan kekerasan seksual yang meningkat

"Seperti halnya dengan perekrutan [ke dalam angkatan bersenjata dan kelompok], anak-anak dari negara-negara di Afrika terlalu banyak terwakili ketika berbicara tentang penculikan, mencakup 86% dari kasus yang diverifikasi pada tahun 2024,” tegas Save the Children dalam laporan itu.

Laporan itu mencatat 991 kasus di Nigeria, 887 di Somalia, dan 815 di Republik Demokratik Kongo, dengan menyatakan bahwa angka tinggi terus-menerus diverifikasi di ketiga negara ini selama lima tahun terakhir.

Studi tersebut juga menemukan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di zona konflik hampir dua kali lipat dalam satu dekade, dari sedikit lebih dari 1.000 kasus pada tahun 2015 menjadi 1.982 kasus pada tahun 2024.

Dari jumlah itu, 87% terjadi hanya di lima situasi konflik: Haiti, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Somalia, dan Republik Afrika Tengah.

"Seperti disebutkan, pelanggaran khusus ini tidak dilaporkan secara menyeluruh karena berbagai stigma yang dirasakan, dengan kekerasan seksual terhadap anak laki-laki yang secara khusus tidak dilaporkan,” peringatan dari LSM tersebut. "Dalam 10 situasi konflik, tidak ada satu pun kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak yang diverifikasi.”

Empat tahun berturut-turut serangan terhadap sekolah dan rumah sakit meningkat

Save the Children juga mencatat empat tahun berturut-turut peningkatan jumlah serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, atau penggunaan fasilitas tersebut untuk tujuan militer.

Sepertiga dari insiden-insiden ini terjadi di Ukraina, dengan 1.981 serangan terhadap sekolah di Ukraina yang telah diverifikasi sejak invasi Rusia pada tahun 2022.

"Kami juga melihat jumlah serangan yang mengkhawatirkan [terhadap sekolah dan rumah sakit] di wilayah pendudukan Palestina, Myanmar, dan Haiti,” pungkas Save the Children.