Dampak Konflik AS-Israel-Iran: Inflasi dan Kenaikan Harga BBM Mengancam Sulsel

Isu Nasional - MAKASSAR, FAJAR–Agresi AS-Israel terhadap Iran membawa dampak global. Sulsel pun kena.

Perang Iran melawan Israel-AS akan berdampak langsung pada perekonomian global, nasional, dan juga Sulsel. Dampak langsung secara global adalah kenaikan harga minyak dunia yang hingga 15.55.

Pada Senin, 2 Maret 2026, sudah mencapai 72,573 USD/Bbl untuk kategori crude oil WTI.Harga ini sudah hampir sama dengan harga tertinggi tahun lalu, yaitu 73,840 USD/Bbl pada 20 Juni 2025. Hal yang sama dengan minyak Brent juga mengalami kenaikan menjadi 79,401 USD/Bbl.

Harga itu sudah lebih tinggi dibandingkan harga tertinggi tahun lalu sekitar 76,720 USD/Bbl pada 20 juni 2025.Harga Crude oil WTI dan minyak brent masing-masing naik sekitar 8,26 persen untuk jenis WTI dan 8,92 persen untuk minyak brent.

Diperkirakan jika perang berlanjut dan Selat Hormuz ditutup, maka harga minya dunia diperkirakan akan naik hingga 120 USD/ Bbl.

Hasil simulasi Fitch Rating Agency, yaitu lembaga pemeringkat internasional, setiap kenaikan 10 persen harga minyak dunia akan membuat inflasi global naik sekitar 0,1 – 0,8 persen secara global.

“Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami pelambatan sekitar 0,4 persen setiap 10 persen kenaikan harga minyak dunia,” papar Syarkawi Rauf, ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas), Senin, 2 Maret 2026.

Jika skenario ini terjadi, dampaknya ke Indonesia akan mendorong kenaikan harga BBM di dalam negeri. Inflasi meningkat sekitar 0,1 – 0,8 persen.Tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak dunia mendorong Bank Indonesia (BI) mengerem penurunan BI rate atau seven-days repo rate dari saat ini sekitar 4,75 persen.

“Dampaknya, secara regional Sulsel adalah inflasi naik karena harga BBM naik. Hal ini akan menurunkan daya beli masyarakat,” lanjut komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2012 – 2017 itu.

Yang paling krusial, jumlah penduduk miskin yang mebutuhkan bantuan bertambah, baik bantuan tunai maupun beras. Karenanya, mitigasi risikonya bagi pemda di Sulsel adalah menyiapkan contingency plan untuk menyiapkan bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin.

“Atau mekanismenya bisa dilakukan dengan model cash for work melalui program padat karya,” saran Syarkawi.

Pemerintah daerah juga harus menyiapkan sistem insentif kepada pelaku usaha sehingga mereka tetap bisa berinvestasi meskipun suku bunga kredit cenderung mengalami kenaikan. Harus ada kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor sehingga tetap berinvestasi.

Dari sisi moneter, suku bunga bank masih akan relatif tinggi. Hal ini bisa mengganggu pencapaian target-target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 – 6 persen pada 2026. Salah satunya, investasi akan terhambat akibat suku bunga tinggi dan langkah pelaku usaha untuk bersifat wait and see, menunggu eskalasi perang Iran vs AS-Israel.

“Hal yang paling krusial sekarang adalah kenaikan harga minyak dunia akan membuat harga BBM di dalam negeri juga ikut naik,” katanya.

Kenaikan harga BBM akan membuat beban APBN naik, dalam bentuk subsidi BBM. Saat ini, Pertalite dan Solar masih disubsidi pemerintah. Kenaikan subsidi BBM membebani APBN yang saat ini sudah sangat berdarah-darah dengan defisit fiskal mencapai 2,92 persen pada 2025.

Dengan target penerimaan pajak yang tidak tercapai hanya sekitar 9-10 persen dari target 11-12 persen, ini berarti penerimaan di dalam negeri turun. Sehingga untuk mempertahankan pengeluaran, pemerintah dituntut untuk merealokasi anggaran.

“Mengurangi pengeluaran untuk sektor-sektor tertu nonprioritas. Atau mendahulukan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan penduduk miskin,” imbuhnya.