Dosen UGM Soroti Dampak Penonaktifan 11 Juta PBI JKN pada Pelayanan Kesehatan

PORTAL JOGJA - Penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memicu polemik di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai dilakukan secara mendadak dan berdampak pada terganggunya pelayanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan.

Secara konseptual, BPJS Kesehatan merupakan implementasi dari universal health coverage (UHC) yang bertujuan menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani biaya. UHC memastikan setiap warga, termasuk kelompok miskin dan rentan miskin akibat biaya pengobatan, tetap memperoleh perlindungan kesehatan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Pradhikna Yunik Nurhayati, S.I.P., M.P.A., Ph.D., menilai polemik ini menunjukkan perlunya pembenahan dalam proses verifikasi data serta mekanisme transisi kebijakan. Ia menegaskan kebijakan berbasis data tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga kerentanan kesehatan individu, terutama pasien penyakit kronis.

“Pasien penyakit kronis memiliki ketergantungan layanan kesehatan yang rutin. Jika penonaktifan kepesertaan dilakukan secara mendadak tanpa masa transisi, dampaknya bisa sangat serius bagi keselamatan pasien”, ujarnya, Kamis (19/2).

Selain validitas data, Pradhikna juga menyoroti desain proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) antar lembaga yang dinilai masih perlu evaluasi mendalam. Lemahnya koordinasi dan mekanisme pelaksanaan di lapangan kerap menjadi sumber persoalan dalam implementasi kebijakan.

Layananspesial

Ia juga menggarisbawahi pentingnya perbaikan komunikasi publik oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan dan implementasi, tetapi membutuhkan sosialisasi yang memadai agar masyarakat memahami perubahan yang terjadi.

“Kebijakan seringkali sudah ada, tetapi sosialisasinya belum cukup. Akibatnya, masyarakat terkejut dan yang paling terdampak adalah pasien yang membutuhkan layanan kesehatan secara rutin”, jelasnya.

Lebih lanjut, Pradhikna menilai kompleksitas pelayanan kesehatan, seperti faktor geografis, biaya transportasi, dan kebutuhan pendamping pasien, sering luput dari perhatian pembuat kebijakan. Karena itu, kebijakan kesehatan perlu mempertimbangkan kondisi riil kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses layanan.

Dalam perumusan kebijakan berbasis data, ia menekankan pentingnya metode forecasting dan simulasi dampak sebelum kebijakan diterapkan.