Ketua Banggar DPR: Reformasi Tata Kelola Keuangan Diperlukan untuk Pulihkan Kepercayaan Investor

detikNews Berita

Pasar Keuangan RI Tertekan, Ketua Banggar DPR Dorong Kepastian Fiskal

Dea Duta Aulia - detikNews

Jumat, 06 Feb 2026 15:59 WIB

Jakarta -

Tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia kembali meningkat menyusul penilaian negatif sejumlah lembaga internasional terhadap kondisi pasar dan kebijakan ekonomi nasional. Setelah IHSG tertekan akibat tudingan praktik tidak sehat dari MSCI dan penurunan peringkat saham Indonesia menjadi underweight oleh Goldman Sachs, Moody's terbaru menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai keputusan Moody's tidak terlepas dari penilaian terhadap konsistensi kebijakan pemerintah dan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Danantara serta arah prioritas investasi.

"Kini kita dikejutkan kembali dengan rilis terbaru Moody's atas level kredit rating Indonesia dari stable ke negative. Pangkal masalahnya, Moody's menilai menurunnya prediktabilitas kebijakan yang melemahkan efektivitas kebijakan, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Moody's memberikan atensi dalam hal tata kelola Danantara, prioritas investasi dan sumber pendanaannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menambahkan, pada bulan ini FTSE Russell yang merupakan anak perusahaan London Stock Exchange dijadwalkan merilis laporan terkait outlook bursa saham dan ekonomi Indonesia. Menurut Said, terdapat benang merah dari koreksi yang diberikan oleh ketiga lembaga tersebut, yakni praktik tata kelola yang dinilai belum optimal, baik di pasar saham, pengelolaan Danantara, maupun kebijakan fiskal pemerintah.

Baca juga: Said Abdullah Sampaikan 7 Prioritas Utama OJK di Bawah Kepemimpinan Baru

Ia menyebut bahwa peringatan terhadap tata kelola sebenarnya telah lama disampaikan sejumlah lembaga internasional, sejalan dengan komentar IMF dan International Debt Relief (IDR) terkait rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara.

"Kartu Kuning yang diberikan MSCI sebenarnya sudah lama, demikian halnya nyala lampu kuning dari IMF dan IDR terkait dengan utang pemerintah. IMF merekomendasikan utang pemerintah tidak lebih dari 150% dari pendapatan negara, sedangkan International Debt Relief (IDR) merekomendasikan maksimal 167%, namun posisi kita sudah 349,9%," jelasnya.

Said menilai peringatan tersebut berpotensi memperburuk persepsi investor, khususnya di pasar obligasi negara.

"Kalau ini dibunyikan terus IMF dan IDR, makin memberi persepsi negatif kepada investor pada pasar obligasi, dan sebagian investor asing juga sudah pergi dari SBN (Surat Berharga Negara). Empat tahun lalu kepemilikan asing dalam SBN masih 40%, akhir Desember 2025 tinggal 14%," katanya.

Ia juga menyinggung rekomendasi IMF agar Bank Indonesia tidak terus-menerus menyerap SBN. Rekomendasi itu telah disampaikan berulang kali sejak 2020 dan ditegaskan kembali pada 2022 serta 2023. Saat ini, kepemilikan BI atas SBN disebut telah melampaui 25% dari total SBN yang beredar.

Menurutnya, berbagai catatan dari lembaga internasional tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan struktural di sektor keuangan dan fiskal.

"Krisis tata kelola yang dilayangkan sejumlah lembaga perlu dijawab dengan penataan struktural, baik sektor keuangan maupun fiskal. Beberapa waktu lalu, saat menjawab kawan kawan wartawan, saya sudah mengajukan tujuh hal untuk penataan sektor keuangan, khususnya pasar modal, antara lain menjaga independensi bursa, dan OJK, menambah free float hingg 15%,keterbukaan informasi, penegakan hukum oleh OJK, sertifikasi pelaku media sosial di bursa, mengevaluasi penempatan asuransi dan dana pensiun ke bursa saham," urainya.

Adapun reformasi struktural di sektor keuangan bersifat penting untuk menekan efek rambatan pada sektor lain, terutama pasar obligasi yang masih menjadi andalan pembiayaan APBN. Sementara itu, dari sisi fiskal, Said mendorong presiden untuk memimpin restrukturisasi belanja negara untuk menekan defisit dan beban utang.

"Dari sisi fiskal, ada baiknya bapak presiden memimpin restrukturisasi belanja untuk menekan pelebaran defisit sekaligus langkah awal mengurangi beban utang sebagaimana rekomendasi IMF dan IDR. Upaya ini sekaligus mitigasi apabila penerimaan pajak dan PNPB di tahun ini mengalami shortfall," ucapnya.

Ia menegaskan program prioritas tidak perlu dibatalkan, namun perlu dihitung ulang pendanaannya dan diperbaiki tata kelolanya dengan melibatkan publik dan para ahli.

"Dalam jangka pendek, tidak mudah bagi pemerintah meninggalkan utang. Jangka pendek, dan menengah, pemerintah sejujurnya masih perlu menyerap utang baru. Justru dari reformasi fiskal di atas, saya yakin kepercayaan investor akan pulih. Bapak presiden dapat menyampaikan seterang terangnya atas peta jalan reformasi fiskal jangka pendek dan menengah. Pesannya jelas, untuk mengikat kepercayaan investor asing," lanjutnya.

Lebih lanjut, Said menyatakan bahwa pembiayaan melalui SBN tidak bisa terus mengandalkan likuiditas Bank Indonesia dan Himbara, terutama dalam jangka panjang. Kebutuhan menarik investor menjadi modal penting sekaligus sebagai ruang menghimpun kepercayaan.

Imbal hasil (yield) tinggi, lanjutnya, bukan solusi dan justru berpotensi menjadi bumerang di kemudian hari. Ia juga menyoroti langkah KPK yang mengungkap praktik fraud di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai sebagai sinyal adanya persoalan struktural.

Baca juga: Pimpinan OJK-BEI Mundur, Said Abdullah Dorong Perbaikan Free Float

"Otoritas yang berlebihan dalam satu tangan, mulai penetapan tarif, penyelesaian sengketa, dan kontrol yang lemah menjadi pusaran dan epidemi korupsi di Pajak dan Bea Cukai. Bapak Presiden dapat memimpin perubahan struktural di kedua lembaga penghimpun penerimaan negara itu. Perlu ada pemisahan dan pembatasan kewenangan, serta memperkuat kelembagaan pengawasan," tutur Said.

"Bapak Presiden juga dapat memberikan sinyal yang jelas atas langkah langkah Danantara. Tujuan utama Danantara menggerakkan sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, menggerakan industri, dan membuka lapangan kerja baru, agar tingkat permintaan domestik kembali bangkit," lanjutnya.

Kiprah Danantara sebagai hedge fund dari dana publik pun perlu dikaji secara lebih cermat. Said menambahkan, presiden dapat memberikan batasan yang jelas, mengenai kedudukan Danantara.

"Saya yakin, jika hal hal itu dikomunikasikan dengan baik, terutama kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh, dan jalan menuju tata kelola yang baik akan lebih terang," pungkasnya.

Simak juga Video '23,36 Juta Warga RI Masih Hidup Miskin, Terbanyak di Jawa':

[Gambas:Video 20detik]

(akn/ega)

tata kelola keuangan said abdullah banggar dpr

Berita Terkait

Berita detikcom Lainnya

detikNews

Badan Atom Internasional Nyatakan Tak Ada Bukti Iran Bikin Senjata Nuklir

Sepakbola

MU Berburu Calon-calon Penerus Casemiro

detikHot

Suci Asmarani Istri Ardit Erwandha Resmi Jadi Notaris