Konflik Iran-Israel Picu Lonjakan Harga Energi dan Tekanan Ekonomi Global
RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Penasihat The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan operasi militer besar (major combat operations) yang dilakukan AS dan Israel terhadap Iran mengancam stabilitas politik serta ekonomi dunia, khususnya dari sisi logistik dan rantai pasok.
“Eskalasi konflik ini langsung menarik perhatian dunia terhadap potensi gangguan rantai pasok logistik global yang dapat menekan ekonomi banyak negara. Terlebih jika retaliasi Iran berdampak pada Selat Hormuz yang merupakan jalur utama distribusi minyak dan gas dari Timur Tengah,” ujar Yukki di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Sebagai informasi, dampak awal ketegangan tersebut tercermin pada kenaikan harga minyak mentah dunia.
Pada Sabtu (28/2), harga minyak WTI menyentuh 67 dolar AS per barel, sedangkan Brent mencapai 72,8 dolar AS per barel.
Yukki menjelaskan, terdapat sedikitnya enam negara eksportir minyak utama yang distribusinya akan terdampak apabila Selat Hormuz terganggu, yakni Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Iran.
Di sisi lain, negara-negara pengimpor seperti India, China, Jepang, serta kawasan Asia Tenggara juga berpotensi terdampak disrupsi pasokan.
Menurutnya, eskalasi konflik Timur Tengah akan mendorong inflasi energi lebih tinggi, menekan daya beli masyarakat, menahan penurunan suku bunga global, melemahkan kepercayaan pasar, hingga membebani fiskal berbagai negara.
“Sepanjang 2025 ekonomi global sudah tertekan, terutama akibat guncangan tarif dagang AS. Jika konflik ini berkepanjangan, pelemahan pertumbuhan ekonomi di banyak negara sangat mungkin terjadi akibat kenaikan harga energi dan ongkos logistik,” ujarnya.
Yukki menilai, terdapat dua dampak langsung jangka pendek bagi perekonomian Indonesia. Pertama, kenaikan harga impor minyak.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia akan menghadapi peningkatan beban subsidi energi dan tekanan terhadap defisit fiskal.
Jika harga minyak dunia melampaui asumsi dalam APBN, maka penyesuaian anggaran berpotensi memperbesar beban fiskal, disertai dampak lanjutan pada inflasi dan biaya logistik.
Kedua, volatilitas nilai tukar rupiah akibat arus modal keluar (capital outflow). Dalam situasi ketidakpastian global, investor cenderung beralih ke aset aman seperti dolar AS dan emas.
Tekanan jual di pasar saham dan obligasi domestik berpotensi melemahkan rupiah, sehingga meningkatkan beban impor dan tekanan inflasi.
Kondisi tersebut dapat mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga pada level relatif tinggi guna menjaga stabilitas nilai tukar.
“Kedua hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menghitung kesiapan menghadapi berbagai skenario lanjutan apabila konflik berkepanjangan. Tentu kita berharap stabilitas kawasan Timur Tengah segera pulih,” tutup Yukki.




