Konflik Iran-Israel Picu Risiko Lonjakan Energi dan Gangguan Rantai Pasok Industri RI

Kondisi dan krisis global memperlihatkan kerentanan rantai pasok global yang dihadapi industri manufaktur Indonesia.

Oleh Aguido Adri, Hendriyo Widi

19 Jun 2025 19:45 WIB · Ekonomi & Bisnis

JAKARTA, KOMPAS — Eskalasi konflik Iran dan Israel berpotensi berdampak serius pada sektor industri manufaktur nasional, antara lain melalui lonjakan biaya produksi, gangguan logistik global, dan terganggunya rantai pasok bahan baku.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, dampak paling nyata dari konflik Iran-Israel tampak di pasar energi, mengingat peran strategis Timur Tengah sebagai penghasil utama minyak dunia yang menyumbang hampir 30 persen produksi global. Gangguan pada produksi energi Iran, yang mencapai 3,2 juta barel per hari, berpotensi menghambat pasokan sekaligus memicu fluktuasi harga energi di pasar internasional.

Pascaperang Iran-Israel, harga minyak Brent mengalami fluktuasi 73 dollar AS hingga 92 dollar AS per barel, dengan analis memperingatkan potensi kenaikan 15-20 persen pada 2025. Volatilitas harga energi dunia ini juga semakin tinggi seiring dengan munculnya ancaman penutupan Selat Hormuz yang telah menjadi urat nadi jalur pasokan energi dunia.

”Energi bagi industri sangat vital karena tidak hanya sebagai sumber energi produksi, tetapi juga sebagai bahan baku dalam proses produksi,” ujar Agus melalui keterangan tertulis, Kamis (19/6/2025).

Kondisi dan krisis global memperlihatkan kerentanan terhadap rantai pasok global bagi industri manufaktur Indonesia. Rute perdagangan maritim menghadapi kondisi kritis dan berisiko mengalami gangguan di Selat Hormuz yang menangani 30 persen pengiriman minyak global. Lalu di Terusan Suez, jalur bagi 10 persen perdagangan dunia.

Jalur pedagangan di Selat Hormuz akan terganggu atau terhambat jika Iran melumpuhkan sistem navigasi pelabuhan-pelabuhan di sepanjang Selat Hormuz menggunakan pesawat nirawak. Iran bahkan bisa menyerang pelabuhan, tanker dan komersial, serta jaringan infrastruktur minyak dan gas di kawasan selat itu menggunakan rudal.

Lalu, di Terusan Suez akan terganggu jika ada serangan dari kelompok bersanjata Houthi. Terusan Suez ini merupakan jalur Asia-Eropa atau sebaliknya. Kelompok perlawanan di Yaman tersebut kerap menyerang kapal-kapal yang melewati jalur penghubung Laut Mediterania ke Samudra Hindia melalui Semenanjung Arab itu.

Dari kondisi itu, kata Agus, sebagai penghasil ekspor utama, industri tekstil dan alas kaki, contohnya, berpotensi mengalami penyusutan margin laba sebesar 5-7 persen akibat kenaikan biaya logistik.

Lalu pada sektor otomotif dan elektronik. Sektor ini bergantung pada komponen impor untuk 65 persen produksinya yang menghadapi kelangkaan semikonduktor dengan waktu tunggu hingga 26 minggu. Potensi kerugian ekspor mencapai 500 juta dollar AS.

Sementara itu, sektor nikel dan baja Indonesia, yang penting bagi transisi energi global, menghadapi kenaikan biaya transportasi batubara sebesar 15-20 persen dan penundaan pengiriman tiga hingga empat minggu dengan potensi kerugian ekspor sebesar 1,2 miliar dollar AS.

Di sektor pangan, Indonesia mengimpor pupuk dan bahan baku pupuk berbasis NPK, seperti fosfat, perkiraan sekitar 64 persen di antaranya berasal dari Mesir yang terletak strategis di kawasan Timur Tengah.

Diversifikasi sumber energi yang digunakan dalam produksi pun menjadi krusial mengingat ketergantungan pada energi fosil impor, terutama yang berasal dari kawasan Timur Tengah yang semakin berisiko di tengah konflik geopolitik yang berkepanjangan.

”Industri nasional harus mulai mengandalkan sumber energi domestik, termasuk energi baru dan terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, serta memanfaatkan limbah industri sebagai bahan bakar alternatif,” tambah Agus.

Agus mengimbau industri dalam negeri untuk memanfaatkan fasilitas Local Currency Settlement (LCS) dari Bank Indonesia dalam menghadapi inflasi dalam input produksi. Fasilitas itu guna mengantisipasi dampak perang Iran-Israel terhadap gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama pada negara-negara yang telah menandatangani LCS dengan Indonesia.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta mengatakan, kekhawatiran dampak konflik Iran-Israel adalah gangguan pasokan minyak bumi atau gas karena keduanya merupakan komponen utama poliester untuk kebutuhan industri tekstil.

”Jika distribusinya terganggu, harganya pasti naik, termasuk biaya asuransi dan logistik. Gangguan di jalur Laut Merah yang dekat zona konflik serta jalur perdagangan Asia dan Eropa bisa mengakibatkan penundaan pengiriman dan biaya logistik yang meningkat drastis. Biasanya pengiriman bisa tiga minggu, sekarang harus muter. Itu tambah waktu dan ongkos,” ujar Redma.

Hulu industri tekstil, kata Redma, menghadapi tekanan karena mengandalkan bahan baku berbasis minyak bumi seperti paraxylene untuk PTA (purified terephthalic acid) dan MEG (monoethylene glycol). MEG yang sebagian besar diimpor dari Arab Saudi diperkirakan akan mengalami kenaikan harga. Tekanan biaya di hulu industri akan berimbas ke hilirnya.

Meski demikian, kapasitas domestik untuk beberapa bahan baku seperti paraxylene sudah mulai bisa mengandalkan dari Pertamina. Sementara pasokan MEG dapat dialihkan dari Malaysia meski dengan selisih harga sekitar 3 persen lebih tinggi dibandingkan Arab Saudi.

Sementara untuk bahan produksi viscose bisa melalui industri di hulu. Viscose merupakan jenis kain semi-sintetis yang terbuat dari serat selulosa yang beberapa di antaranya berasal dari pulp kayu atau bambu.

”Kalau viscose, malah sudah ekspor. Namun, untuk poliester, kami masih tergantung MEG dan ini jadi titik rawan. Kalau harga naik, industri kita bisa kena margin tipis,” ujarnya.

Dalam menghadapi konflik Iran-Israel dan geopolitik secara keseluruhan, pemenuhan kebutuhan untuk industri tekstil juga bisa melalui bahan baku kapas. Hanya saja, produksi kapas dalam negeri dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan luar negeri. Hal ini tentu menjadi tantangan sendiri, belum lagi kendala iklim. Meski begitu, tren industri global saat ini mulai bergeser ke poliester dan rayon.

Eskalasi geopolitik global yang kian kompleks, Redma menilai pemerintah harus mengambil sikap lebih konkret dalam melindungi industri strategis seperti tekstil. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi biaya, tetapi juga dari sisi persaingan global.

Di tengah gangguan rantai pasok, produsen besar seperti China dapat membanjiri pasar Indonesia dengan produk tekstil murah. ”Ini jadi ancaman. Kalau pemerintah tidak melakukan proteksi pasar, industri lokal bisa mati perlahan,” ujarnya.

Negara seperti India, Brasil, Turki, dan Amerika Serikat sudah mengambil langkah proteksi karena tak mampu menandingi insentif besar yang diberikan Pemerintah China kepada industrinya. Indonesia tidak kekurangan regulasi untuk proteksi industri dalam negeri. Hanya saja, regulasi itu tidak berjalan baik di lapangan.

CPO

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, dampak perang yang berkepanjangan akan mempersempit jalur distribusi energi global sehingga perlu diantisipasi. Salah satu antisipasi itu hilirisasi melalui minyak sawit mentah (crude palm oil /CPO).

Harga minyak mentah kini berpotensi bergerak naik menuju 100 dollar AS per barel. Biaya pengiriman bahan baku industri pun turut terdongkrak seiring tingginya risiko di jalur Laut Merah dan Teluk Hormuz. Waktu pengiriman kargo bisa bertambah satu hingga dua minggu sehingga mempersempit keseimbangan suplai dan permintaan.

Industri plastik nasional saat ini menghadapi beban ganda dari sisi bahan baku dan dari sisi pasar. Kebutuhan plastik nasional mencapai 8 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru menyentuh 3,5 juta ton. Sisanya ditutupi oleh impor dan pasokan dari industri daur ulang. Sementara untuk nafta, bahan baku utama industri petrokimia, Indonesia masih 100 persen impor, dengan kebutuhan mencapai hampir 3 juta ton per tahun.

Di sinilah CPO berperan krusial. Sebagai bahan baku alternatif untuk produk turunan seperti oleokimia dan bio-nafta, CPO mampu menekan ketergantungan terhadap nafta fosil. ”Kita harus dorong hilirisasi CPO,” kata Fajar.

CPO dinilai strategis karena Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia. Komoditas ini memiliki potensi besar untuk menggantikan bahan baku berbasis fosil yang harganya kian naik. Produk turunan CPO juga berpeluang mengisi pasar ekspor ke kawasan seperti Asia Timur, India, dan Timur Tengah, menggantikan produk petrokimia berbasis minyak bumi.

Inaplas mendesak pemerintah untuk segera menyusun peta jalan industri petrokimia lima tahun ke depan, termasuk mempercepat proyek bio-refinery dan mematangkan produksi biofuel seperti bio-nafta hingga bio-avtur.

Meski CPO bisa menjadi solusi, perang Iran-Israel turut memicu kenaikan harga CPO. Bahkan, lonjakan harga CPO membuat importir membatalkan dan menunda pembelian minyak nabati tersebut.

Trading Economics mencatat, per 19 Juni 2025, harga CPO di bursa komoditas Malaysia mencapai 4.100 ringgit Malaysia per ton. Harga tersebut naik 0,68 persen secara harian, 5,6 persen secara bulanan, dan 4,36 persen secara tahunan.

Menurut analisis Trading Economics, kenaikan harga CPO itu semula dipengaruhi oleh tanda-tanda permintaan ekspor yang kuat pada Juni 2025. Data survei kargo menunjukkan, pada 1-15 Juni 2025, ekspor CPO melonjak 17,8 persen hingga 26,3 persen dibandingkan 1-15 Mei 2025.

Kenaikan harga CPO itu terus berlanjut seiring dengan kenaikan harga minyak mentah akibat konflik Iran-Israel. Namun, India yang merupakan importir CPO terbesar dunia membatalkan pesanan 65.000 ton CPO menyusul lonjakan tajam harga CPO di bursa komoditas Malaysia.

Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran pasar atas potensi kelebihan pasokan dalam beberapa bulan mendatang. Ketegangan geopolitik juga memengaruhi sentimen pasar yang tengah waspada terhadap kemungkinan eskalasi yang melibatkan AS dalam konflik Iran-Israel.

Pada 18 Juni 2025, Reuters juga memberitakan tentang perusahaan penyulingan CPO di India yang membatalkan pesanan 65.000 ton CPO. Pembatalan itu dilakukan setelah harga minyak kelapa sawit berjangka Malaysia naik lebih dari 6 persen. Alasan pembatalan itu adalah demi melindungi risiko mereka terhadap prospek penurunan harga dengan mengunci keuntungan.

Disebutkan pula, pembeli India membeli CPO hampir sebulan lalu seharga 1.000-1.030 dollar AS per ton. Harga tersebut termasuk biaya asuransi dan pengiriman setelah produksi minyak sawit kembali meningkat yang menyebabkan harga turun ke level terendah dalam lebih dari delapan bulan.

Kemudian, harga CPO melonjak menjadi 1.050-1.065 dollar AS per ton. Hal itu dipicu oleh pengumuman kenaikan pencampuran bahan bakar nabati berbasis minyak kedelai AS dan konflik Iran-Israel. Bahkan, untuk pengiriman Juli 2025, CPO ditawarkan sekitar 1.070 dollar AS per ton.

”Meskipun ada pembatalan, India akan meningkatkan impor CPO dalam beberapa bulan mendatang setelah ada penurunan harga CPO,” kata Sandeep Bajoria, Kepala Eksekutif Sunvin Group.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Kamis (19/6/2025), menuturkan, anggota Gapki tidak terdampak pembatalan pembelian CPO yang dilakukan India. Ini lantaran sudah ada kesepakatan harga kontrak pembelian sebelumnya.

”Namun, memang ada importir yang menunda pembelian karena harga CPO naik akibat perang Iran-Israel. Padahal, sebenarnya kenaikan harga CPO dunia tidak terlalu besar, yakni sekitar 65 dollar AS per ton,” katanya.

perang iran israel Industri manufaktur industri tekstil Kementerian Perindustrian Perdagangan israel serang iran utama SDGs SDG16-Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kerabat Kerja

Penulis:

Aguido Adri, Hendriyo Widi

|

Editor:

Muhammad Fajar Marta

|

Penyelaras Bahasa:

Amin Iskandar