OJK Tetapkan Kebijakan 2026 untuk Perkuat Ketahanan Keuangan dan Ekosistem Emas

Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menetapkan arah kebijakan tahun 2026 yang bertumpu pada tiga pilar utama guna membentengi sektor keuangan nasional dari ketidakpastian global. Selain memperkuat ketahanan, OJK juga mulai mengakomodasi pengembangan instrumen baru seperti ekosistem emas (bullion) dan dukungan terhadap program strategis pemerintah.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa tiga pilar tersebut meliputi penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, pengembangan ekosistem keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar dan keuangan berkelanjutan.

“Arah kebijakan 2026 difokuskan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Kami berkomitmen mendukung target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 melalui penguatan literasi dan inklusi,” ujar Friderica dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

BERITA TERKAIT

Perluas Akses Kredit, Mastercard Gandeng CLIK Indonesia Perkuat Intelijen Data Finansial

Waspada! Penipuan Belanja Online Capai Rp1,14 Triliun, Simak Tips Aman dari Blibli

OJK Tuntaskan Tipibank BPR Duta Niaga: Debitur dan Direksi Masuk Penjara

LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

OJK secara spesifik mengarahkan sektor jasa keuangan untuk menyokong program prioritas nasional, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, pengembangan sistem kesehatan nasional dan instrumen berbasis emas menjadi prioritas baru dalam memperluas diversifikasi pasar keuangan.

Di sektor UMKM, OJK tidak hanya mendorong akses permodalan tetapi juga pendampingan berkelanjutan. Sementara untuk wilayah Sumatera yang terdampak bencana, OJK mengambil langkah relaksasi dengan memberlakukan kelonggaran kredit atau pembiayaan selama tiga tahun ke depan.

Menariknya, Friderica menyinggung istilah “kesejahteraan keuangan” yang diperkenalkan Presiden Prabowo Subianto. Presiden direncanakan akan memimpin langsung komite khusus untuk mengawal kesejahteraan finansial masyarakat, sejalan dengan peningkatan standar literasi keuangan nasional.

Dari sisi keberlanjutan, OJK tengah mematangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 3 guna mendukung target net zero emission. OJK juga terus mengembangkan sistem registri unit karbon (SRN) untuk memperdalam perdagangan karbon di Indonesia.

“Kami meyakini outlook ekonomi tahun ini tetap positif. OJK akan terus meninjau kebijakan secara berkala agar tetap selaras dengan dinamika nasional dan global,” pungkas Friderica.***

Tags: #UMKM Bursa Karbon Ekonomi Berkelanjutan ekosistem bullion Friderica Widyasari Dewi kebijakan 2026 kesejahteraan keuangan ojk Relaksasi Kredit sektor jasa keuangan

Sebelumnya

Tak Hanya Otomotif, Kapal Cepat Besutan Warga Binaaan Sukamiskin Curi Perhatian di IIMS

Selanjutnya

Transaksi SeaBank Tembus 10 Juta per Hari, Deposito Digital Jadi Tren Penahan Konsumsi Gen Z

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web

Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.