Pemkab Malra Tingkatkan Akses Keuangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan

Isu Nasional - Wabup Malra: Inklusi Keuangan Kunci Pertumbuhan Berkeadilan

: Pemkab Malra Perkuat Inklusi Keuangan, TPAKD 2026 Fokus Program Nyata dan Terukur. Foto:Rikhard

Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA, Kamis, 26 Februari 2026 | 21:36 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 317

Langgur, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menegaskan komitmennya mempercepat akses keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, pada pembukaan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 di ruang rapat Kantor Bupati, Kamis (26/6/2026).

Ia menekankan bahwa sistem keuangan yang inklusif merupakan prasyarat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Tanpa layanan keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dinilai tidak akan merata dan berkeadilan.

Sebagai daerah kepulauan, Maluku Tenggara menghadapi tantangan akses keuangan yang lebih kompleks dibanding wilayah daratan. Layanan perbankan yang belum merata, tingginya biaya distribusi antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan bagi pelaku UMKM, nelayan, dan petani dalam mengakses pembiayaan formal.

“Kondisi ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan terbatasnya pengembangan usaha, serta masih adanya ketergantungan pada pembiayaan informal yang berisiko,” ujarnya.

Karena itu, Pemkab Malra mendorong agar TPAKD tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi mampu melahirkan program yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Adapun fokus prioritas TPAKD Tahun 2026 meliputi:

Penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif daerah.

Perluasan pembiayaan untuk sektor pertanian dan perikanan.

Peningkatan literasi dan perlindungan konsumen jasa keuangan.

Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan keuangan.

Ia menegaskan keberhasilan perluasan akses keuangan sangat bergantung pada sinkronisasi program antarperangkat daerah yang terarah dan berkesinambungan. Ia juga menekankan pentingnya indikator kinerja yang terukur dan akuntabel, pendampingan usaha secara komprehensif agar pelaku UMKM semakin siap dan layak mengakses pembiayaan (bankable), serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data.

Pada kesempatan itu, Pemkab Maluku Tenggara menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku dan Bank Indonesia atas dukungan dan kolaborasi dalam mendorong peningkatan inklusi serta literasi keuangan di wilayah kepulauan.

Dengan sinergi yang solid, strategi yang tepat, dan implementasi yang konsisten, percepatan akses keuangan diharapkan menjadi motor penggerak penguatan ekonomi masyarakat hingga menjangkau ohoi-ohoi dan wilayah terluar di Malra.

(MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)

Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id