PMII Makassar Tolak Ancaman Kedaulatan Digital dan Investasi Israel di Luwu

Isu Nasional - MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar secara resmi menyatakan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai berpotensi menggadaikan kedaulatan digital dan agraria nasional. Dua isu utama yang disorot yakni dugaan transfer data pribadi warga negara ke Amerika Serikat serta rencana investasi korporasi berafiliasi Israel di Luwu Utara.

Ketua II PC PMII Kota Makassar, Ahmad Rifai, menilai arah kebijakan pemerintah saat ini terjebak dalam pragmatisme geopolitik yang berisiko terhadap masa depan rakyat Indonesia.

“Kami mencermati adanya pola ‘Penjajahan Gaya Baru’. Di satu sisi, kedaulatan digital kita terancam melalui isu transfer data 278 juta rakyat Indonesia ke Amerika Serikat (Trump Deal) sebagai barter perdagangan. Di sisi lain, tanah keramat di Luwu Utara coba dimasuki oleh modal yang berafiliasi dengan agresor Israel melalui proyek panas bumi PT Ormat,” tegas Rifai dalam keterangan pers di Makassar, Kamis (26/2/2026).

Dalam pernyataan resminya, PC PMII Kota Makassar menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Tolak Gadai Kedaulatan Digital

PMII mengecam keras indikasi pemberian akses data pribadi warga negara kepada pihak asing yang dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Mereka menegaskan data rakyat bukan komoditas barter politik.

2. Hentikan Investasi Afiliasi Israel di Luwu

PMII mendukung sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membatalkan izin investasi panas bumi PT Ormat. Menurut Rifai, masuknya modal yang berafiliasi dengan Israel dinilai mencederai prinsip anti-penjajahan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

3. Transparansi Dana Danantara

PMII mendesak pemerintah membuka sumber pendanaan Badan Pengelola Investasi Danantara secara transparan agar tidak disusupi kepentingan asing yang berpotensi menyandera aset strategis negara.

Organisasi mahasiswa tersebut juga menyerukan konsolidasi kader dan elemen mahasiswa di Sulawesi Selatan apabila tuntutan transparansi dan kedaulatan nasional terus diabaikan.

“ Prinsip kami jelas, ‘Siri’ na Pacce’. Menjual data rakyat dan membiarkan kaki tangan penindas menginjak tanah Sulawesi adalah penghinaan terhadap harga diri bangsa. Kami tidak akan tinggal diam, ” tutup Rifai.