Program PINTAR Targetkan 161 Keluarga di Paninggaran Graduasi dari Kemiskinan

Isu Nasional - RRI.CO.ID, Kuningan – Desa Paninggaran, Kecamatan Darma, yang lama terjerat status miskin ekstrem meski berada di sabuk wisata unggulan Waduk Darma, perlahan mulai menemukan titik terang. Sebanyak 161 keluarga prasejahtera di desa penyangga kawasan wisata tersebut kini menjadi sasaran intervensi langsung pemerintah pusat melalui Program Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat (PINTAR).

Program ini merupakan inisiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang digelar melalui Focus Group Discussion (FGD) di Balai Desa Paninggaran, Kamis, 26 Desember 2026, lalu. Forum tersebut mempertemukan lintas kementerian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, serta mitra pemberdayaan.

Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan mengedepankan kolaborasi dengan sektor keuangan formal.

"Fokus intervensi kami ada pada 161 keluarga prasejahtera di Paninggaran. Target terdekatnya, minimal 10 persen dari mereka harus ‘lulus’ atau mengalami peningkatan status kesejahteraan dalam kurun waktu satu tahun ke depan,” ujar Erdiriyo di hadapan peserta FGD.

Ia menambahkan, indikator keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari kepemilikan rekening bank.

"Kesejahteraan itu bukan hanya punya buku tabungan, tetapi kemampuan warga menciptakan sumber pendapatan baru atau generating income, sekaligus lebih tahan terhadap guncangan ekonomi,” ucapnya menegaskan.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan perluasan akses keuangan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“OJK mendukung pelaksanaan Program PINTAR sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses keuangan yang berkualitas. Perluasan akses keuangan tidak hanya berfokus pada pembukaan rekening atau penyaluran pembiayaan, tetapi harus diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan,” kata Agus.

Ia juga mengingatkan pentingnya literasi keuangan agar masyarakat tidak terjebak praktik ilegal. “Setiap upaya peningkatan inklusi keuangan wajib dibarengi literasi yang memadai serta perlindungan konsumen yang optimal agar masyarakat memahami risiko dan manfaat layanan keuangan,” ujarnya.

Mewakili Bupati Kuningan, Wakil Bupati Tuti Andriani menyambut baik intervensi pemerintah pusat di Desa Paninggaran. Namun, ia mengingatkan agar akses keuangan tidak dibuka tanpa edukasi yang kuat.

“Kalau cuma akses yang dibuka tapi literasi keuangannya lemah, warga malah rentan terjerat pinjaman online ilegal atau praktik rentenir berkedok bank emok. Kemampuan mengelola uang dan usaha ini yang harus dikawal ketat,” katanya menegaskan.

Ia pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah mengesampingkan ego sektoral dan bersinergi mengembangkan potensi ekonomi Kecamatan Darma.

Direktur RISE Indonesia, Caroline Mangowal, memaparkan hasil pemetaan terhadap 161 keluarga sasaran. Mayoritas warga berpendidikan sekolah dasar dan bekerja sebagai buruh, petani, atau pedagang kecil.

Meski berpenghasilan terbatas, sebanyak 84 persen keluarga tercatat memiliki kebiasaan menabung, namun masih dilakukan secara informal seperti tabungan sekolah, tabungan maulid, atau melalui kolektor pribadi. Hanya 26 persen warga yang telah mengakses layanan perbankan formal.

Untuk memperluas akses dan menekan biaya administrasi, Program PINTAR mendorong penggunaan dompet digital (e-wallet). Dari 60 warga yang mendapat pelatihan, sebanyak 59 orang langsung mengaktifkan akun. Kepemilikan e-wallet pun melonjak dari 3 persen menjadi 39 persen dalam waktu singkat.

Salah satu pelaku usaha kecil, Oting, mengaku merasakan manfaat digitalisasi tersebut. “Sekarang saya bisa transaksi, beli token listrik, sampai memutar modal cukup dari ponsel. Lebih praktis dan cepat,” ujarnya.

Bantuan pembiayaan juga disalurkan melalui skema formal berbasis komunitas seperti PNM Mekaar dan Bumdesma. Martini, salah satu penerima manfaat, mengaku terbantu dengan skema pinjaman tanpa agunan.

“Pinjam di Bumdesma itu tanpa jaminan, tapi sudah dilindungi asuransi jiwa dan BPJS Ketenagakerjaan. Beban pikiran jadi jauh berkurang,” katanya.

Apabila target graduasi minimal 10 persen keluarga tercapai pada 2026, Pemerintah Kabupaten Kuningan memproyeksikan Desa Paninggaran dapat menjadi percontohan nasional pengentasan kemiskinan ekstrem berbasis inklusi keuangan desa.