Sarasehan Kebangsaan Bahas Tantangan dan Solusi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Isu Nasional - Ekonomi

RUZKA INDONESIA — Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bekerja sama dengan Universitas Paramadina kembali menggelar Serial Sarasehan Kebangsaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di Kampus Paramadina Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ini dihadiri puluhan peserta dari kalangan aktivis, pimpinan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta sejumlah guru besar Paramadina.

Sarasehan seri kedua kali ini bertema “Asta Cita ke-2: Quo Vadis Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia”, menghadirkan Ichsanuddin Noorsy, Anthony Budiawan, dan Wijayanto Samirin sebagai pembicara, dengan moderator Any Setianingrum.

Acara dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini dan ditutup oleh Ketua Umum DN-PIM Din Syamsuddin.

Ekonom politik senior Ichsanuddin Noorsy memaparkan analisis tajam mengenai arah pembangunan ekonomi nasional. Dalam paparannya, ia menampilkan kerangka “7 Indikator Kerentanan Ekonomi Indonesia” yang menggambarkan potensi kelumpuhan ekonomi jika tidak dilakukan pembenahan kebijakan secara fundamental.

Baca juga: Amunisi, Daya Tahan, dan Nyali: Tiga Ujian di Balik Pertumbuhan 5,61 Persen

Ia menyoroti tiga indikator utama kerentanan: depresiasi rupiah yang berkelanjutan, ruang fiskal negara yang semakin sempit akibat beban utang dan bunga, serta krisis kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi.

Selain itu, ia memaparkan dampak nyata yang mulai terlihat di masyarakat dan sektor riil, antara lain menyusutnya kelas menengah hingga jutaan orang, sikap hati-hati sektor perbankan dalam menyalurkan kredit akibat ketidakpastian ekonomi, serta gejala deindustrialisasi dini yang ditandai dengan menurunnya kontribusi sektor manufaktur.

Menurut Ichsanuddin, kondisi tersebut menunjukkan gejala stagnasi struktural yang dapat mempersempit ruang gerak negara dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Ia menyebut Indonesia berada dalam situasi “risk-off”, yakni meningkatnya kehati-hatian ekonomi akibat ketidakpastian struktural dan global.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa akar persoalan terletak pada ketimpangan kebijakan ekonomi nasional yang berdampak pada kelumpuhan struktural.

Baca juga: Sensus Ekonomi 2026: Pelaku Usaha Depok Diminta Aktif Berpartisipasi

Disfungsi kebijakan fiskal dan moneter, praktik penguasaan sumber daya strategis oleh elite, melemahnya produktivitas dan inovasi, serta distorsi harga dan daya beli disebut sebagai faktor yang memperlemah daya saing nasional.

Sebagai jalan keluar, Ichsanuddin menekankan pentingnya penguatan pilar daya saing dan ketahanan nasional secara simultan, meliputi modal intelektual, modal sosial, pengelolaan sumber daya alam, efisiensi ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi antara pendekatan ekonomi syariah, yang menekankan keadilan dan perlindungan ekonomi rakyat, dengan ekonomi konstitusi, yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyata konteks agenda pembangunan nasional ke depan.

Forum ini diharapkan menjadi ruang refleksi kritis sekaligus kontribusi pemikiran strategis bagi arah pembangunan ekonomi Indonesia menuju sistem ekonomi yang sehat, masyarakat yang berdaya, dan negara yang berdaulat. (***)

Penulis: Ahamdie Thaha

Editor: Rusdy Nurdiansyah

Email: ruzkaindonesia.id

Baca juga: Polres Garut Gelar Panen Raya Jagung Serentak

Facebook

Twitter

Mail

Berita Terkait

Ekonomi

Amunisi, Daya Tahan, dan Nyali: Tiga Ujian di Balik Pertumbuhan 5,61 Persen

19 Mei 2026

Ekonomi