Sepuluh Konflik Berisiko Picu Ketidakstabilan Global di 2026

KOMPAS.com - Para pengamat konflik dan pertahanan global mengingatkan bahwa tahun 2026 berpotensi diwarnai eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia.

Konflik bersenjata yang belum mereda, ditambah munculnya titik-titik panas baru, diperkirakan membuat situasi global tetap tidak stabil.

Perang di Ukraina dan Sudan, gencatan senjata rapuh di Gaza, serta meningkatnya ketegangan yang melibatkan Venezuela dan Taiwan menjadi faktor utama yang membayangi prospek keamanan dunia.

Profesor Analisis Konflik Internasional Universitas Warwick, Neophytos Loizides, pada akhir 2025 memproyeksikan bahwa intensitas konflik global justru akan meningkat dalam waktu dekat.

“Dalam beberapa tahun mendatang, kita akan melihat konflik lebih banyak dibandingkan periode mana pun dalam beberapa dekade terakhir,” ujar Loizides, seperti dilaporkan Anadolu, Rabu (31/12/2025).

Menurut Loizides, ancaman global kini tidak lagi terpusat pada satu kawasan tertentu. Dunia menghadapi guncangan geopolitik yang terjadi secara bersamaan, semakin kompleks, dan kian sulit dikendalikan oleh pemerintah di berbagai negara.

Daftar 10 konflik global 2026 yang patut diwaspadai

Lihat Foto

Mengutip laporan International Crisis Group, berikut sepuluh konflik antarnegara dan konflik internal yang diperkirakan paling berisiko memicu instabilitas global sepanjang 2026:

1. Konflik Amerika Serikat–Venezuela

Eskalasi hubungan AS dan Venezuela mencapai titik paling berbahaya pada awal Januari 2026 setelah operasi militer AS berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya dengan tuduhan narkoterorisme.

Langkah ini memicu kecaman internasional karena dianggap melanggar kedaulatan negara.

Pemerintahan sementara Venezuela di bawah Delcy Rodriguez menegaskan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai upaya perubahan rezim.

Washington menyatakan kesiapan mengelola Venezuela secara sementara, termasuk membuka kembali sektor minyak bagi perusahaan AS.

Namun, rencana tersebut menuai kekhawatiran luas terkait stabilitas geopolitik dan dampak lingkungan.

2. Perang saudara di Sudan

Perang saudara Sudan yang pecah sejak April 2023 akibat perebutan kekuasaan pasca-jatuhnya Omar al-Bashir.

Konflik telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan terburuk di dunia, ditandai jutaan pengungsi, kelaparan meluas, serta kekerasan brutal terhadap warga sipil.

Konflik mempertemukan militer Sudan melawan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pimpinan Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, dengan dinamika medan perang yang berayun seiring keterlibatan kekuatan regional.

Pada akhir 2024 hingga 2025, militer sempat merebut kembali Khartoum dengan dukungan Mesir, Turkiye, Iran, dan Arab Saudi.

Meski begitu, RSF memperkuat posisi di Darfur dan Kordofan, bahkan mendirikan pemerintahan tandingan.

Pembantaian warga sipil di El Fasher pada Oktober menjadi simbol kekejaman perang yang sebagian besar terabaikan, sementara upaya gencatan senjata yang dimediasi kekuatan internasional masih tersendat di tengah eskalasi militer dan tarik-menarik kepentingan regional.

3. Ethiopia–Eritrea

Ketegangan antara Ethiopia dan Eritrea kembali meningkat di tengah konflik Sudan, memunculkan kekhawatiran akan pecahnya perang besar di Tanduk Afrika.

Addis Ababa dan Asmara saling menuduh sebagai pemicu instabilitas, dengan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed menuding Eritrea mendukung milisi anti-pemerintah, sementara Eritrea menilai Ethiopia bersikap agresif, terutama terkait ambisi Addis Ababa memperoleh akses ke laut.

Akar konflik ini berkelindan dengan dinamika pasca-perang Tigray. Aliansi Abiy–Presiden Eritrea Isaias Afwerki yang semula solid runtuh setelah perjanjian damai Pretoria 2022, yang ditentang Asmara.

Sejak itu, perang bayangan, fragmentasi internal Tigray, serta persenjataan di kedua sisi mempertinggi risiko eskalasi.

Dengan keterlibatan aktor regional dan bayang-bayang konflik Sudan, bentrokan Ethiopia–Eritrea berpotensi meluas menjadi konflik kawasan, meski tekanan diplomatik internasional masih membuka peluang meredam perang terbuka.

4. Mali dan Burkina Faso

Situasi keamanan di Mali dan Burkina Faso kian memburuk seiring menguatnya kelompok jihadis di kawasan Sahel.

Sejak September, militan afiliasi al-Qaeda memberlakukan blokade parsial terhadap Bamako, ibu kota Mali, sebagai bagian dari strategi menekan pemerintah militer tanpa harus merebut kota, sekaligus memperluas pengaruh di wilayah pedesaan.

Tekanan serupa juga terasa di Burkina Faso, di mana risiko runtuhnya rezim dan kekacauan lanjutan terus meningkat.

Kelompok paling dominan saat ini adalah Jamaat Nasr al-Islam wal-Muslimin (JNIM), sementara cabang ISIS juga tetap aktif.

Meski rezim militer di kedua negara memutus hubungan dengan mitra Barat dan menggandeng pasukan Rusia, pendekatan keras yang diambil dinilai gagal menumpas pemberontakan dan justru memperbesar korban sipil.

Blokade, serangan terhadap jalur logistik, krisis bahan bakar, serta represi politik memperlemah legitimasi pemerintah, membuka ruang bagi jihadis untuk menggoyang stabilitas dan memperluas pengaruh, baik di Mali maupun Burkina Faso.

5. Konflik Rusia-Ukraina

Di medan tempur, Ukraina masih bertahan di bawah tekanan Rusia yang terus maju perlahan di sejumlah front, dari Donetsk dan Kharkiv hingga Zaporizhzhia dan wilayah perbatasan baru.

Meski Rusia unggul dalam jumlah pasukan dan persenjataan, terobosannya belum menentukan, sementara perang berkepanjangan membebani ekonomi Moskow dan menelan korban besar di kedua pihak.

Kyiv sendiri mengalami kerugian personel dan kerusakan infrastruktur, tetapi tetap menguasai sebagian besar wilayah yang diklaim Rusia serta melancarkan serangan balasan jauh ke dalam wilayah Rusia.

Perubahan paling signifikan justru terjadi di ranah politik. Di bawah Presiden Donald Trump, dukungan AS beralih dari sokongan penuh menjadi peran mediator, dengan bantuan finansial dihentikan dan beban lebih besar dialihkan ke Eropa. U

paya diplomasi yang muncul sejauh ini cenderung buntu, karena tuntutan konsesi besar dari Moskow berbenturan dengan keinginan Kyiv akan gencatan senjata yang disertai jaminan keamanan.

Dengan posisi yang saling mengunci dan dukungan Barat yang lebih terfragmentasi, prospek 2026 diperkirakan masih diwarnai perang melelahkan di garis depan, tanpa terobosan damai yang jelas.

6. Suriah

Sejak berkuasa pada akhir 2024, Presiden Ahmed al-Sharaa berhasil membangun legitimasi internasional yang mengejutkan, termasuk dukungan AS dan pelonggaran sanksi Barat, meski masa lalunya terkait jaringan ekstremis.

Diplomasi aktif ke negara-negara Teluk, Turkiye, hingga panggung PBB membuka kembali Suriah ke dunia luar, sementara di dalam negeri mulai terlihat pemulangan pengungsi, perbaikan layanan publik, dan ruang kritik yang lebih terbuka.

Namun, keberhasilan eksternal itu dibayangi krisis domestik serius.

Dua gelombang kekerasan sektarian terhadap komunitas Alawite di pesisir dan Druze di Suweida menewaskan ribuan orang dan memicu intervensi militer Israel, sekaligus menyingkap rapuhnya kontrol negara atas aparat keamanan.

Ketegangan dengan minoritas, ancaman sisa-sisa ISIS, kebuntuan dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di timur laut, serta ketidakpastian perundingan dengan Israel membuat masa depan Suriah tetap penuh risiko.

Tanpa stabilitas internal dan reformasi keamanan yang nyata, modal diplomatik al-Sharaa berpotensi cepat terkikis.

7. Israel–Palestina

Perang paling panjang dan berdarah dalam sejarah konflik Arab–Israel modern berakhir secara rapuh pada Oktober 2025.

Setelah hampir dua tahun kehancuran di Gaza yang menewaskan atau melukai lebih dari satu dari sepuluh warga Palestina serta menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

Meski gencatan senjata masih berlaku secara nominal, Gaza tetap terpuruk dalam ketidakpastian: penduduknya terdesak di wilayah sempit yang porak-poranda.

Sementara di Tepi Barat pemerintahan sayap kanan Israel mempercepat perampasan lahan dan langkah-langkah yang mengarah pada aneksasi de facto.

AS di bawah Presiden Donald Trump berperan ganda: sempat mendorong gencatan senjata, tetapi kemudian memberi dukungan penuh pada operasi militer Israel yang kembali meluas dan menelan puluhan ribu korban tambahan.

Kesepakatan Oktober menghentikan fase terburuk perang dan membuka skema tata kelola internasional untuk Gaza, namun implementasinya mandek, aspek keamanan tak jelas, dan kebuntuan Israel–Hamas soal pelucutan senjata belum terpecahkan.

Sementara itu, tekanan terhadap warga Palestina di Tepi Barat terus meningkat, dukungan internasional kian terfragmentasi, dan harapan bagi penentuan nasib sendiri Palestina makin tergerus, menjadikan masa depan konflik ini tetap gelap meski senjata sementara terdiam.

8. Israel-AS lawan Iran-Houthi

Eskalasi besar terjadi pada Juni ketika Israel menyerang Iran, memicu konflik hampir dua pekan yang akhirnya menyeret AS membombardir fasilitas nuklir Teheran.

Sejak itu, akses inspektur internasional dibatasi, keberadaan persediaan bahan fisil Iran tak jelas, dan jalur diplomasi Washington–Teheran praktis mandek, memicu kekhawatiran Barat dan negara-negara kawasan akan pecahnya babak perang baru.

Meski sama-sama mengklaim kemenangan, Israel dan AS menilai serangan tersebut berhasil merusak program nuklir dan rudal Iran serta menunjukkan keunggulan militer, sementara Teheran bertahan dengan narasi perlawanan, mengonsolidasikan dukungan domestik, dan mengklaim tengah memulihkan kekuatan militernya.

Di saat yang sama, risiko eskalasi tetap tinggi: Israel mempertimbangkan serangan lanjutan, Iran diyakini masih menyimpan kapasitas nuklir tersembunyi, dan jeda pascaperang dipandang rapuh.

Di luar Iran, ancaman juga datang dari Houthi di Yaman yang tetap solid meski “poros perlawanan” Iran melemah. Kelompok ini terus melancarkan serangan ke Israel dan mengganggu pelayaran di Laut Merah, dengan dukungan senjata yang diduga meningkat dari Teheran.

Tanpa terobosan diplomatik yang nyata, konflik Israel–AS melawan Iran dan sekutunya berpotensi berlanjut dalam bentuk eskalasi baru yang lebih luas dan berbahaya.

Kini awal 2026 situasi dalam negeri di Iran juga bergejolak dengan adanya demonstrasi besar-besaran hingga menimbulkan ratusan korban Jiwa.

AS pun tak tinggal diam dan mengancam akan membuka opsi serangan siber atau bahkan militer jika diperlukan.

9. Myanmar

Junta militer Myanmar yang berkuasa sejak kudeta 2021 kini kembali unggul setelah sempat terdesak pemberontak, didukung penuh oleh China yang dalam setahun terakhir meningkatkan bantuan diplomatik dan militer demi mencegah runtuhnya rezim.

Pemilu bertahap yang digelar sejak akhir Desember dipandang luas sebagai formalitas belaka, karena oposisi utama dibubarkan, para pemimpin sipil masih dipenjara, dan kemenangan partai bentukan militer nyaris pasti.

Meski dukungan Beijing dan kebijakan wajib militer membantu junta menstabilkan posisi serta mendorong normalisasi hubungan regional, konflik belum berakhir.

Perlawanan bersenjata tetap kuat di sejumlah wilayah, mayoritas warga menolak kelanjutan kekuasaan militer, dan transisi ke pemerintahan pasca-pemilu berisiko memicu persaingan internal elite.

Di sisi lain, krisis kemanusiaan terutama bagi etnis Rohingya kian memburuk, dengan minimnya harapan repatriasi dan berkurangnya bantuan internasional.

10. Afghanistan–Pakistan

Ketegangan Afghanistan–Pakistan kembali memanas sejak bentrokan awal Oktober 2025, dipicu tudingan Islamabad bahwa serangan militan di wilayahnya berasal dari basis di Afghanistan.

Meski gencatan senjata sementara tercapai lewat mediasi internasional, Pakistan memberi sinyal akan kembali menyerang jika kekerasan lintas batas berlanjut.

Hubungan kedua negara memburuk sejak Taliban menolak menindak Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), kelompok militan yang kini kembali aktif dan telah menewaskan ratusan aparat Pakistan dalam beberapa tahun terakhir.

Kabul mengakui keberadaan TTP tetapi menolak mengekstradisi para pemimpinnya, sementara Pakistan merespons dengan serangan udara lintas perbatasan dan pengetatan kebijakan terhadap warga Afghanistan.

Di tengah membekunya diplomasi dan perdagangan, risiko eskalasi tetap tinggi, terlebih setelah Pakistan juga terlibat ketegangan bersenjata dengan India, membuat stabilitas kawasan kian rapuh.