Bawaslu: Lima Isu Strategis dalam Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Perlu Jadi Perhatian Bersama

Jakarta — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan terdapat lima isu strategis berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Isu-isu tersebut dinilai penting terutama bagi penyelenggara pemilu, sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty melalui keterangan tertulis usai memaparkan IKP 2024 dalam acara Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Lima isu strategis IKP 2024

• Netralitas penyelenggara pemilu. Lolly menekankan netralitas harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik serta menjaga harapan masyarakat terhadap pemilu yang kredibel dan akuntabel. Ia menyinggung polemik pada tahapan verifikasi faktual partai politik yang diwarnai ketegangan internal penyelenggara pemilu sebagai pelajaran penting terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas.
• Pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonomi baru (DOB) provinsi. Isu ini mencakup Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Berdasarkan IKP 2024, Bawaslu mencatat perlunya perhatian khusus terkait kesiapan wilayah-wilayah baru tersebut untuk mengikuti ritme tahapan pemilu yang sudah berjalan.
• Potensi polarisasi di masyarakat. Bawaslu menilai polarisasi terkait dukungan politik masih berpotensi kuat sehingga perlu dicermati agar suasana tetap kondusif dan stabil selama tahapan pemilu berlangsung.
• Meningkatnya intensitas penggunaan media sosial. Lolly menyebut dinamika politik di ruang digital memerlukan langkah mitigasi khusus dari penyelenggara pemilu untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang mungkin muncul.
• Pemenuhan hak memilih dan dipilih. IKP 2024 juga menyoroti pentingnya jaminan pemenuhan hak memilih dan dipilih sebagai bagian dari pelayanan hak warga negara, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan.

Pengukuran IKP 2024

Lolly menambahkan, IKP 2024 diukur menggunakan 61 indikator yang terbagi dalam empat dimensi, yakni sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta partisipasi.