Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024: Ujaran Kebencian Mendominasi di Media Sosial

Kota Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah meluncurkan indeks kerawanan Pemilu 2024 yang menganalisis potensi kerawanan kampanye di media sosial. Dalam acara yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/10/2023), anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa ujaran kebencian mendominasi kerawanan kampanye di tingkat provinsi dengan persentase mencapai 50 persen.

Selain ujaran kebencian, potensi kerawanan kampanye lainnya juga teridentifikasi, yaitu kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong yang mencapai 30 persen, dan kampanye yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) sebesar 20 persen. "Artinya, potensi kerawanan kampanye di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi," jelas Lolly.

Di tingkat kabupaten/kota, terdapat perbedaan yang mencolok dalam potensi kerawanan. Lolly menambahkan bahwa kampanye bermuatan hoaks menjadi indikator terbesar di tingkat ini, disusul oleh kampanye bermuatan ujaran kebencian sebanyak 33 persen dan kampanye bermuatan SARA sebesar 27 persen. "Ada perbedaan di level provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.

Provinsi dan Kabupaten dengan Kerawanan Tertinggi

Pemetaan kerawanan Pemilu 2024 menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi adalah DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Sementara itu, untuk tingkat kabupaten/kota, daerah yang menunjukkan kerawanan tinggi termasuk Kabupaten Fakfak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Malaka, dan Kota Jakarta Timur, di antara lainnya.

Kabupaten Purworejo
Kabupaten Jaya Wijaya
Kabupaten Yapen
Kabupaten Lombok Timur
Kabupaten Sekadau
Kabupaten Halmahera Tengah
Kabupaten Pasangkayu
Kabupaten Alor
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Agam
Kabupaten Bangka
Kabupaten Bangka Selatan
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Kendal
Kota Balikpapan
Kota Bogor
Kota Parepare

Dalam analisis agregasi kabupaten/kota, provinsi paling rawan isu kampanye di media sosial meliputi Papua Selatan, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, menekankan pentingnya pemahaman teknologi bagi jajaran pengawas pemilu di 15 provinsi dengan kerawanan tinggi. "Jadi, tidak boleh jajaran pengawas pemilu di 15 provinsi rawan tinggi ini gaptek (gagap teknologi). Bagaimana melakukan upaya mencegah kalau jajarannya gaptek," tegasnya.

Indeks kerawanan pemilu ini ditujukan sebagai langkah mitigasi dan deteksi dini potensi kerawanan dalam pemilu atau pemilihan. Rahmat menegaskan bahwa pengalaman dari Pemilu 2019, yang ditandai oleh maraknya hoaks dan kampanye hitam, menjadi dasar peluncuran indeks kerawanan Pemilu 2024 ini. "Kampanye di medsos dialami oleh semua orang mengenai maraknya hoaks dan 'black campaign'. Itu membuat ketegangan yang tidak perlu dalam proses pemilu," tuturnya.