Bawaslu Soroti Lima Isu Strategis dalam Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu

Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lolly Suhenty mengungkapkan lima isu strategis yang perlu diperhatikan dalam rangka Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada acara Webinar Sosialisasi IKP yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (27/12/2022).

Lima Isu Strategis

• Netralitas Penyelenggara Pemilu: Lolly menekankan pentingnya menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu. Ia mengingatkan bahwa pengalaman sebelumnya harus dijadikan pelajaran untuk menjaga kemandirian dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilu.
• Pelaksanaan Pemilu di Provinsi Baru: Bawaslu memberikan perhatian khusus pada persiapan pemilu di provinsi baru seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Lolly menyebutkan bahwa saat ini sulit untuk membentuk Bawaslu provinsi baru, sehingga tugas pengawasan akan dilimpahkan kepada Bawaslu Papua dan Bawaslu Papua Barat.
• Potensi Polarisasi Masyarakat: Isu ketiga yang diangkat adalah potensi polarisasi dalam masyarakat. Bawaslu berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas selama tahapan pemilu.
• Mitigasi Dampak Media Sosial: Lolly mengingatkan pentingnya mengantisipasi penggunaan media sosial dalam konteks pemilu. Ia menegaskan perlunya penggunaan media sosial yang konstruktif dan positif.
• Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih: Isu terakhir yang diangkat adalah pemenuhan hak politik, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan. Lolly menekankan bahwa hal ini menjadi perhatian serius bagi Bawaslu.

Lolly juga menyampaikan rencana Bawaslu untuk membuat turunan indeks kerawanan yang bersifat tematik berdasarkan tahapan-tahapan penting, termasuk terkait dengan media sosial dan politisasi SARA.

Webinar ini dihadiri oleh sekitar 700 peserta dari berbagai instansi, termasuk Sekretaris Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Menurut Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024.