BKPM: Peta Peluang Investasi RI Sejalan dengan Agenda Lingkungan G20
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Riyatno menyatakan peta peluang investasi Indonesia dinilai konsisten dengan isu lingkungan yang menjadi salah satu fokus Forum G20.
Menurut Riyatno, keselarasan tersebut terlihat dari penekanan pada investasi berkelanjutan yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Merdeka Barat yang ditayangkan secara virtual pada Senin (21/03/2022).
Arah investasi: dari sektor primer ke nilai tambah
Riyatno menjelaskan, arah kebijakan investasi mengikuti arahan Presiden Joko Widodo, yakni mendorong pergeseran investasi ekonomi dari industri sektor primer menuju industri berbasis nilai tambah atau hilirisasi.
Ia mencontohkan investasi hilirisasi nikel sebagai salah satu bentuk investasi bernilai tambah, mengingat nikel merupakan komponen penting dalam baterai mobil listrik.
“Dan hal ini jelas berorientasi pada investasi yang berkelanjutan,” ujar Riyatno.
47 proyek investasi berorientasi pembangunan berkelanjutan
Riyatno juga mengingatkan bahwa pada Rabu (16/3), Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meluncurkan peta potensi investasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Dalam peta tersebut, terdapat 47 proyek dari 12 sektor dengan total nilai investasi Rp155,2 triliun, yang terdiri atas:
- 12 proyek sektor pariwisata
- 14 proyek sektor kawasan ekonomi
- 15 proyek sektor industri manufaktur
- 6 proyek sektor infrastruktur
Ke-47 proyek itu diharapkan memberi dampak langsung pada pencapaian 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Riyatno menyebut setidaknya ada lima tujuan SDG’s yang dinilai sangat berkorelasi dengan pembangunan proyek dalam peta peluang investasi tersebut.
Kelima tujuan itu antara lain terkait upaya mengatasi kemiskinan, menciptakan kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta mendorong terciptanya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.




