BRAINS Demokrat: Pentingnya Peta Jalan Politik Menyusul Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal menarik perhatian Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat. Keputusan ini, di satu sisi, dinilai membawa manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan bagi sistem demokrasi di Indonesia.

Ahmad Khoirul Umam, Kepala BRAINS DPP Partai Demokrat, mengemukakan bahwa pemisahan pemilu dapat meningkatkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu lokal saat memilih kepala daerah dan anggota legislatif di tingkat daerah. "Selama ini, isu-isu lokal sering kali tenggelam dalam hiruk-pikuk Pemilihan Presiden. Dengan pemisahan ini, publik diharapkan dapat lebih fokus dalam mengevaluasi calon kepala daerah dan legislatif lokal berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat," ujarnya.

Umam juga menyoroti bahwa kompleksitas teknis dari pemilu, yang biasanya melibatkan lima surat suara dalam satu waktu, dapat diminimalkan. Hal ini, menurutnya, berpotensi mengurangi kelelahan pemilih dan petugas, serta mempermudah proses pengawasan dan mengurangi kesempatan praktik politik uang.

Di sisi lain, BRAINS menilai pemisahan rezim pemilu dapat mendukung kaderisasi partai yang lebih sistematis. Dengan pemisahan ini, strategi rekrutmen dan pengembangan kader dapat dirancang lebih spesifik, sesuai dengan kebutuhan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Namun, Umam juga mengingatkan adanya tantangan serius yang menyertai kebijakan ini. Salah satu tantangan utama adalah kemungkinan terjadinya fragmentasi dalam siklus politik antara pusat dan daerah. Ia menjelaskan, "Selama ini, calon legislatif (Caleg) nasional dan lokal saling mendukung dalam membangun basis suara. Jika dipisah, maka kerja politik Caleg pusat bisa menjadi lebih berat, karena kehilangan dukungan dari mesin politik lokal yang sudah tertanam."

Selain itu, BRAINS juga mencermati potensi ketidaksinkronan antara pelantikan pejabat nasional dan daerah, yang dapat menyulitkan koordinasi kebijakan lintas sektor. Umam menekankan pentingnya kebijakan transisi yang dapat menjaga kohesi dalam sistem pemerintahan nasional. "Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperlebar jarak koordinasi antara pusat dan daerah, karena risikonya bisa mengarah pada model federalisme de facto yang tidak sesuai dengan semangat sistem presidensial kita," tegasnya.

Lebih lanjut, Umam mengingatkan bahwa keputusan seperti ini seharusnya menjadi ranah open legal policy, yang merupakan domain para pembuat kebijakan di parlemen dan pemerintah. "Partai politik di DPR sebagai pelaku utama demokrasi seharusnya diberi ruang lebih besar untuk menentukan desain sistem politik yang terbaik. Kita memerlukan peta jalan yang matang agar regulasi strategis seperti ini tidak berubah-ubah, terutama menjelang masa krusial politik," pungkas Umam.