Hukum

Penguatan SDM Hukum Berbasis Pancasila jadi Fokus Diskusi Kakanwil Kemenkum Banten
Hukum

Penguatan SDM Hukum Berbasis Pancasila jadi Fokus Diskusi Kakanwil Kemenkum Banten

Depok - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten didampingi Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan diskusi penguatan implementasi kebijak...

Peran Justice Collaborator dalam Mewujudkan Keadilan Pidana
Hukum

Peran Justice Collaborator dalam Mewujudkan Keadilan Pidana

Hukum acara pidana sejak awal dirancang sebagai pagar kekuasaan negara. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), negara dibatasi agar t...

KUHP Nasional 2026: Era Baru Hukum Pidana Berkeadilan di Indonesia
Hukum

KUHP Nasional 2026: Era Baru Hukum Pidana Berkeadilan di Indonesia

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 1 Januari 2026 merupakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum Indonesia.Se...

Diskusi Publik Pustrajak MA Bahas Keamanan Peradilan dan Kontempt of Court
Hukum

Diskusi Publik Pustrajak MA Bahas Keamanan Peradilan dan Kontempt of Court

Bandar Lampung — Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan (Pustrajak) Mahkamah Agung RI di bawah Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelat...

Sinergi Pemprov Kalbar dan Kemenko Kumham Perkuat Kebijakan Hukum dan HAM
Hukum

Sinergi Pemprov Kalbar dan Kemenko Kumham Perkuat Kebijakan Hukum dan HAM

Pontianak, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintaha...

Koordinasi Kemenkum Sumsel untuk Kebijakan Hukum Tahun 2025 di Jakarta
Hukum

Koordinasi Kemenkum Sumsel untuk Kebijakan Hukum Tahun 2025 di Jakarta

Jakarta, 30 April 2025 — Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum menyelenggarakan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pelaksanaan Kegia...

KPPOD: Efisiensi Anggaran Ancam Otonomi Daerah dan Kepastian Hukum
Hukum

KPPOD: Efisiensi Anggaran Ancam Otonomi Daerah dan Kepastian Hukum

hukumonline.comKebijakan efisiensi anggaran dinilai berdampak pada penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD). Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonom...

Peran Paralegal dalam Memperkuat Akses Hukum bagi Masyarakat
Hukum

Peran Paralegal dalam Memperkuat Akses Hukum bagi Masyarakat

Dahulu, Paralegal lekat dengan sebutan “Pokrol” Ada juga yang mengartikan Paralegal sebagai “asisten pengacara”. Namun keduanya cukup berbeda dengan p...

Kemenkum Bali Sinergikan Implementasi Kebijakan HAM Bersama Kemenko Kumham
Hukum

Kemenkum Bali Sinergikan Implementasi Kebijakan HAM Bersama Kemenko Kumham

Denpasar, 26 November 2025 — Dalam rangka memperkuat integrasi tugas dan pelaksanaan program di bidang hak asasi manusia, Kantor Wilayah Kementerian H...

WALHI: Permintaan Maaf Prabowo Harus Diikuti Tindakan Hukum Serius untuk Lingkungan
Hukum

WALHI: Permintaan Maaf Prabowo Harus Diikuti Tindakan Hukum Serius untuk Lingkungan

Siaran PersWahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)Jakarta, 14 Desember 2025 –Saat mengunjungi Aceh Tamiang (12/12/2025), Presiden Prabowo meminta ma...