“The alternative to this substitution of decision for reason is the institutionalization of reason. … Reason requires law in order to become real, and...
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyelenggarakan Dialog Kebijakan untuk Pengakuan dan Perlindungan Pekerja Rumaha...
— Mahkamah Agung Republik Indonesia dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja ke Melbourne, Australia, pada 16–21 November 2025.Kegiatan ini direncanak...
Belitung Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Tim Kerja BSK Hukum melaksanakan koordinasi bersama Bagian Hukum S...
Serang - Dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di bidang perumusan kebijakan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bante...
Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum pidana nasion...
Serang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menerima kunjungan tim Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Badan Strategi Kebijakan Hukum (BS...
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa hasil Analisis dan Evaluasi (AE) Huku...
Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menandai babak baru dalam sistem hukum...
SEMARANG - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pemb...