Berita Terkini
Hukum
Pemerintah Hanoi Gelar Konferensi Pemahaman Hukum Pemilu bagi Komunitas Protestan
Sebagai persiapan untuk pemilihan Majelis Nasional ke-16 dan pemilihan Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026-2031, pada tanggal 2 Maret,...
Proses Naturalisasi WNI Diterapkan Secara Ketat dan Transparan
JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, melainkan ikatan hukum dan politik antara individu dengan ne...
Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Pendampingan Penilaian Indeks Reformasi Hukum 2026
Palembang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) da...
Rekonstruksi Kebijakan Hukum atas Tradisi Carok di Masyarakat Madura
Dalam Disertasi Dr. Wahju Prijo Djatmiko yang berjudul "Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok di Masayarakat Madura Berdasarkan Nilai-Ni...
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Kebijakan dan Regulasi Terbaru
Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi untuk melindungi pekerja migran, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, serta Badan Pelin...
Implikasi Hukum Penyuntikan Dana Rp200 Triliun ke Perbankan
Mediajustitia.com – Kebijakan penyuntikan dana pemerintah ke sektor perbankan merupakan langkah strategis yang biasanya diambil dalam keadaan ekonomi...
Kemenkum Aceh Harmonisasi Tiga Raperbup untuk Pengelolaan BLUD RSUD Aceh Besar
Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mengharmonisasi tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Aceh Besar terkait pengelolaan...
DPR Soroti Penyitaan Lahan oleh Satgas PKH di Kalimantan Tengah
Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K. Yunianto menyoroti persoalan penyitaan lahan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satga...
Kemenkumham Riau Sinkronisasi Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menghadiri Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penyelesaian Non-Yudisia...
INDEF Kritik Penandatanganan ART RI-AS yang Abaikan Proses Hukum
INDEF kritik waktu penandatanganan ART RI-AS. Putusan MA AS dinilai bisa ganggu legitimasi dan berdampak ke industri.
Popular News
Berita Terkini
© 2026 Isu Nasional. Bagian dari Smart Newsroom Network.