DPR RI Perkuat Kinerja Legislasi dan Transparansi di Era Digital

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama lembaga legislatif daerah terus berupaya mengukir ‘ Adikarya Parlemen ‘ di tengah dinamika pembangunan nasional dan tuntutan masyarakat yang kian kompleks. Istilah ‘Adikarya Parlemen’ sendiri merujuk pada serangkaian kegiatan dan capaian signifikan para wakil rakyat dalam menyerap aspirasi, mensosialisasikan program kerja, hingga merumuskan produk hukum yang berpihak pada kepentingan publik.

Fakta Cepat

Capaian Legislasi: DPR RI menyelesaikan 14 Rancangan Undang-Undang (RUU) pada tahun pertama periode 2024-2029.

Inovasi Digital: Peluncuran chatbot Parsa berbasis AI pada Juni 2025 untuk meningkatkan akses informasi publik.

Apresiasi Humas: Setjen DPR RI meraih tiga penghargaan IDEAS 2025 dan dua penghargaan Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025.

Aspirasi Publik: Lebih dari 6.000 aspirasi dan laporan masyarakat diterima DPR RI sepanjang 2024-2025.

Tantangan Transparansi: Kinerja legislasi 2025 mendapat ‘rapor merah’ dari PSHK karena isu transparansi dan partisipasi publik yang minim.

Upaya mewujudkan ‘Adikarya Parlemen’ tidak hanya berfokus pada produk legislasi semata, melainkan juga mencakup transformasi kelembagaan dan respons terhadap isu-isu krusial yang berkembang di masyarakat. Serangkaian capaian ini mengindikasikan komitmen parlemen dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, mulai dari pembentukan undang-undang hingga penyampaian aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kepada publik.

Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id

Penguatan Fungsi Legislasi dan Keterbukaan Publik

Pada tahun pertama periode 2024-2029, DPR RI berhasil menyelesaikan 14 Rancangan Undang-Undang (RUU), menunjukkan produktivitas legislatif yang signifikan. Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara konsisten menekankan pentingnya prioritas pada kualitas produk legislasi dibandingkan kuantitasnya, guna memastikan setiap undang-undang yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, DPR RI juga telah menyetujui 198 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029, dengan 64 RUU di antaranya menjadi prioritas untuk tahun 2026.

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan dan partisipasi publik, DPR RI meluncurkan chatbot Parsa berbasis kecerdasan buatan (AI) pada Juni 2025. Inovasi digital ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kinerja dan kegiatan parlemen. Sepanjang tahun 2024-2025, lebih dari 6.000 aspirasi dan laporan dari masyarakat telah diterima oleh DPR RI, menunjukkan peran aktif masyarakat dalam mengawal kinerja wakilnya.

Apresiasi dan Sorotan Terhadap Kinerja Parlemen

Komitmen parlemen dalam komunikasi publik dan inovasi juga mendapatkan pengakuan. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI berhasil meraih tiga penghargaan IDEAS 2025 untuk program ‘Parlemen Kampus’, ‘TVR Parlemen’, dan ‘DPR Baru Harapan Baru’. Selain itu, Setjen DPR RI juga diganjar dua penghargaan di ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025 dan penghargaan inovasi birokrasi dari Detikcom Award 2025 untuk media sosial DPR RI. Apresiasi ini menjadi bukti upaya parlemen dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat.

Namun, di balik capaian tersebut, kinerja legislasi DPR RI pada tahun 2025 juga mendapat ‘rapor merah’ dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Catatan Mureks menunjukkan, kritik ini muncul karena isu transparansi dan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Hal ini menjadi tantangan bagi parlemen untuk terus memperbaiki diri dan memastikan proses legislasi yang lebih terbuka dan akuntabel.

Peran DPRD Jawa Barat dalam ‘Adikarya Parlemen’

Tidak hanya di tingkat nasional, upaya ‘Adikarya Parlemen’ juga aktif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya di Jawa Barat. Program ini juga diartikan sebagai inisiatif publikasi dan sosialisasi kegiatan anggota dewan untuk meningkatkan citra, kinerja, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Program ini bahkan difasilitasi dengan alokasi anggaran untuk pencitraan anggota DPRD melalui media massa, sebagaimana sempat menjadi studi komparasi oleh Pemprov Kalimantan Selatan.

Anggota DPRD Jawa Barat, seperti Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari dari Fraksi PDI Perjuangan, secara aktif melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk mengawal perbaikan jalan dan penguatan UMKM di Kelurahan Parung, Kecamatan Parung. Keterlibatan langsung wakil rakyat dalam isu-isu lokal ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan ‘Adikarya Parlemen’. Tingginya kepuasan publik terhadap kinerja tokoh daerah, seperti Dedi Mulyadi di Jawa Barat yang mencapai 95% berdasarkan survei Januari-Februari 2026, juga mencerminkan dampak positif dari program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.