DPRK Yahukimo Dukung Bupati Pulihkan Layanan Kesehatan
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, DEKAI - Ketua DPRK Yahukimo, Son Bahabol, menyatakan bahwa seluruh anggota dewan berjumlah 35 orang siap mendukung keputusan Bupati Didimus Yahuli untuk membuka akses pelayanan kesehatan di wilayahnya.
Dukungan lembaga legislatif ini muncul setelah pemerintah daerah bergerak cepat merespons terhambatnya pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dekai.
Son menilai kehadiran Bupati secara langsung di tengah tenaga medis merupakan bentuk kepemimpinan yang sangat responsif terhadap kelangsungan hidup masyarakat banyak.
Sinergi ini menjadi sinyal kuat bahwa stabilitas pelayanan kesehatan di Yahukimo kini menjadi prioritas utama yang tidak dapat diganggu gugat oleh kepentingan mana pun.
“Sebagai representasi masyarakat di legislatif, kami sangat mendukung dan apa yang disampaikan Bupati itu kita 100 persen mendukung sepenuhnya,” tegas Son melalui keterangan tertulisnya, Jumat (20/2/2026).
DPRK Yahukimo juga mengapresiasi dialog terbuka yang dibangun Bupati Didimus bersama tokoh agama, tokoh adat, hingga unsur pemuda di fasilitas kesehatan tersebut.
Melalui komunikasi dua arah tersebut, kata Son, Pemkab Yahukimo berhasil menemukan solusi konkret untuk mengaktifkan kembali operasional rumah sakit, puskesmas, dan apotek.
Seluruh anggota legislatif sepakat bahwa pemulihan layanan medis merupakan langkah krusial guna menjamin hak dasar warga dalam mendapatkan pengobatan.
"Soliditas antara eksekutif dan legislatif merupakan ,odal utama dalam menjaga kondusivitas daerah pascahambatan operasional," sebut Son.
Lebih jelas kata Son, anggota DPRK Yahukimo memiliki kesepahaman yang sama dalam mengawal bidang kesehatan dan pendidikan.
Sebagai wakil rakyat, DPRK Yahukimo menegaskan komitmen mereka untuk melindungi keselamatan nyawa para tenaga medis yang bertugas di garda terdepan.
Perlindungan terhadap pelayan publik dinilai sangat penting agar generasi muda Yahukimo tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan cerdas.
DPRK juga menolak keras segala bentuk tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan atau memusuhi masyarakat melalui cara-cara yang tidak produktif.
“Orang-orang yang melayani masyarakat harus kita lindungi agar anak-anak kita sehat, pintar, dan bisa bersaing dengan dunia luar,” tegas Son.




