Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam Protes Peta Baru China yang Memperluas Klaim Laut China Selatan

Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam telah melayangkan protes terhadap peta baru yang dirilis oleh China, yang memperluas klaim wilayah kedaulatannya di Laut China Selatan. Peta tersebut, yang dirilis pada tanggal 28 Agustus 2023, menunjukkan garis berbentuk U yang mencakup sekitar 90% dari perairan yang menjadi salah satu sumber sengketa terpenting di dunia, dengan nilai perdagangan yang melaluinya mencapai lebih dari US$3 triliun per tahun.

Filipina, pada 31 Agustus, meminta China untuk bertindak secara bertanggung jawab dan mematuhi kewajibannya sesuai dengan hukum internasional, serta putusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum. Malaysia juga mengajukan protes diplomatik atas peta tersebut.

China, di sisi lain, menyatakan bahwa garis yang ditunjukkan dalam peta itu sesuai dengan peta historis mereka. Namun, belum ada kejelasan apakah peta terbaru tersebut mencerminkan klaim baru atas wilayah yang disengketakan. Garis berbentuk U tersebut membentang sejauh 1.500 km di selatan pulau Hainan dan memotong Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Filipina menegaskan bahwa upaya China untuk melegitimasi klaim atas wilayah Filipina tidak berdasarkan pada hukum internasional. Malaysia juga menekankan bahwa peta baru tersebut tidak memiliki otoritas yang mengikat bagi mereka dan menyebut Laut China Selatan sebagai masalah yang kompleks dan sensitif.

Peta baru ini berbeda dengan versi yang diajukan oleh China ke PBB pada tahun 2009, yang mencakup apa yang dikenal sebagai “sembilan garis putus-putus”. Versi terbaru ini menampilkan wilayah geografis yang lebih luas dengan sepuluh garis putus-putus, termasuk wilayah Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri. China sebelumnya pernah menerbitkan peta dengan sepuluh garis putus-putus pada tahun 2013.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan, Jeff Liu, menyatakan bahwa Taiwan tidak termasuk dalam Republik Rakyat China, dan menekankan bahwa posisi China tidak mengubah fakta keberadaan negara mereka. Sementara itu, China saat ini tengah mengadakan pekan kampanye kesadaran peta nasional, menurut laporan dari stasiun televisi pemerintah China Central Television.

Ketika ditanya tentang perubahan dari sembilan garis menjadi sepuluh garis dalam peta terbaru, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan bahwa posisi China terkait masalah Laut China Selatan selalu jelas dan bahwa pihak berwenang China secara rutin memperbarui peta-peta standar mereka setiap tahunnya. Ia berharap agar pihak-pihak terkait dapat menanggapi hal ini secara obyektif dan rasional.

Di pihak lain, Kementerian Luar Negeri Vietnam pada 31 Agustus menyatakan bahwa klaim China berdasarkan peta tersebut tidak bernilai dan melanggar hukum Vietnam serta hukum internasional. Vietnam juga menegaskan penolakan terhadap klaim apapun yang berdasarkan garis putus-putus tersebut.

Selain itu, dalam pernyataan terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, mengungkapkan bahwa pihak berwenang Vietnam sedang mengklarifikasi tuduhan bahwa kapal China menyerang kapal penangkap ikan Vietnam dengan menggunakan meriam air, yang mengakibatkan dua nelayan terluka. Vietnam menentang penggunaan kekerasan terhadap kapal nelayan yang beroperasi di perairan tersebut.

Di sisi lain, India juga mengajukan protes keras kepada China terkait peta baru yang mengklaim wilayah India, menambah ketegangan dalam hubungan antara kedua negara raksasa Asia tersebut.