Gus Fawait Atasi Utang Kesehatan Jember Lewat Program UHC

JATIMTIMES - Jumat 20 Februari 2026 merupakan satu tahun Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak dilantik pada 20 Februari 2025 silam di Istana Negara Jakarta oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Ketika baru seminggu menjabat saat itu, Fawait dihadapkan kondisi krisis layanan kesehatan. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember masih punya tanggungan utang di tiga rumah sakit daerah sebesar Rp 214 miliar.

"Ada tanggungan Rp 214 miliar. Saya ketika baru dilantik itu dalam hitungan minggu, rumah sakit kita itu kolap," ujarnya.

Menurut Fawait, ketersediaan oksigen di tiga rumah sakit daerah Jember saat itu diperkirakan hanya mampu bertahan selama 15 hari.

"Itu yang bikin saya kaget. Kas rumah sakit terbatas, utang belum lunas. Bahkan informasinya akan ada penghentian suplai berang-barang di rumah sakit saat saya pertama jadi bupati," papar Fawait.

Selain itu, kata dia, kondisi investasi di Jember sangat kurang kompetitif karena tidak dilalui tol serta bandara juga mati, sehingga banyak investor kurang tertarik menanam modal.

"Apakah saat itu saya hanya saling menyalahkan? Saya tidak mau karena bupatinya saya," katanya.

Dari berbagai macam persoalan di Kabupaten Jember saat itu , Fawait memilih untuk seger menyelesaikan krisis layanan kesehatan. Sebab, hal tersebut merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

"Saya panggil para ahli hukum, kesehatan dan ekonomi, untuk rapat efisiensi anggaran yang diperintahkan presiden. Anggaran mobil bupati saya batalkan. Beberapa anggaran yang tidak berefek kemasayaarakat saya batalkan," tambahnya.

Hasil efisiensi anggaran tersebut Fawiat alihkan untuk layanan kesehatan dalam program universal health coverage (UHC) prioritas supaya masyarakat bisa berobat gratis.

"Walaupun sulit saat itu, karena anggaran dalam APBD murni masih kurang. Akhirnya kami melakukan lobi di pemerintah pusat, termasuk BPJS Kesehatan, untuk membuktikan bahwa Jember mampu," imbuhnya.

Setelah permohonan UHC prioritas disetujui BPJS Kesehatan, menurut Fawait, krisis layanan kesehatan di Jember bisa teratasi. "Adanya UHC, masyarakat kami bayari premi BPJS-nya supaya dapat layanan kesehatan gratis. Rumah sakit dapat pendapatan dan nakes dapat gaji dan jampel," ulasnya.

Selama satu bulan program UHC prioritas berjalan sejak 1 April 2025, Fawait mengungkapkan krisis layanan kesehatan di tiga rumah sakit Jember teratasi. "Masyarakat bisa berobat gratis tanpa bawa surat keterangan miskin. Satu sisi bisa membuat rumah sakit dapat pendapatan dan nakes terbayar gajinya. Obat-obat tersedia," ungkapnya.