Herol Vresly Kaawoan Klarifikasi Isu Jalan Rusak Terkait Gubernur Sulut
Sumber Foto: Berita Manado
Indeks Isu

Herol Vresly Kaawoan Klarifikasi Isu Jalan Rusak Terkait Gubernur Sulut

Manado, BeritaManado.com — Belakangan ini, kondisi jalan rusak di beberapa wilayah Sulawesi Utara menjadi sorotan di media sosial. Sejumlah akun menuding Gubernur Yulius Selvanus sebagai pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan ini. Menanggapi isu tersebut, Herol Vresly Kaawoan (HVK) memberikan penjelasan untuk membantu masyarakat memahami situasi dengan lebih proporsional.

“Akhir-akhir ini banyak unggahan di media sosial yang cenderung menyalahkan Gubernur terkait jalan rusak di Provinsi Sulut. Oleh karena itu, saya ingin mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pembagian kewenangan,” ungkap HVK, yang merupakan Wakil Ketua DPD Gerindra Sulawesi Utara.

Menurut HVK, jalan di Provinsi Sulawesi Utara terbagi dalam tiga kategori kewenangan:

  • Jalan Nasional: menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
  • Jalan Provinsi: menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
  • Jalan Kabupaten/Kota: berada di bawah Pemerintah Kabupaten atau Kota.

“Oleh karena itu, jangan langsung menyalahkan Gubernur atas semua kerusakan jalan. Kita harus cerdas memilah mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” tegas HVK.

Sebagai Staf Khusus Gubernur Sulut, HVK menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk melakukan review dan audit terhadap proyek-proyek jalan di wilayah provinsi. Langkah ini penting untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis.

“Jika ada indikasi ketidaksesuaian, tentu akan menjadi catatan bagi Inspektorat maupun Aparat Penegak Hukum,” tandasnya.

Lebih lanjut, HVK yang juga merupakan mantan Pimpinan Komisi I DPRD Sulut periode 2019–2024 mengungkapkan bahwa beberapa ruas jalan provinsi telah dianggarkan dalam APBD Perubahan dan dijadwalkan untuk dikerjakan pada akhir tahun ini. “Artinya, pemerintah provinsi tetap responsif dan bertanggung jawab. Hanya saja, masyarakat perlu memahami proses dan kewenangan agar tidak salah arah dalam menyampaikan kritik,” tutup HVK.