Idrus Dorong Indonesia Ambil Sikap Tegas Terhadap Konflik Timur Tengah

Isu Nasional - BeritaNasional.com - Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar, Idrus Marham, meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Berita Siaran & Jaringan

Idrus menilai, pada tahap awal Indonesia perlu menyampaikan pernyataan resmi yang menegaskan ketidaksetujuan terhadap langkah militer yang dilakukan AS dan Israel. Sikap tersebut dinilai penting sebagai penegasan posisi politik luar negeri Indonesia sekaligus menjadi peringatan diplomatik atas keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.

Ia menekankan, sikap itu mencerminkan konsistensi Indonesia dalam memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menempatkan Indonesia sebagai kekuatan diplomasi di antara blok-blok kepentingan global.

"Pernyataan tegas tidak setuju atas penyerangan tersebut penting, sebagai peneguhan prinsip politik luar negeri kita. Namun, ketidaksepakatan itu tidak serta-merta harus dimaknai dengan keluar dari forum internasional," ujar Idrus kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini berujar bahwa keluar dari BoP bukanlah hal sulit bagi Indonesia. Namun, langkah tersebut dinilai tidak serta-merta membawa dampak kondusif bagi penyelesaian konflik. Ia berpandangan, Indonesia justru perlu tetap berada di dalam forum dengan menyuarakan sikap yang tegas dan tidak ambigu.

Dirinya menegaskan, kehadiran Indonesia dalam BoP tidak dimaksudkan untuk bersikap pasif. Indonesia, kata dia, memiliki legitimasi sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan anggota G20 yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian di setiap forum internasional.

Idrus juga menekankan bahwa strategi politik luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada amanat Pembukaan UUD 1945, prinsip Dasasila Bandung, serta doktrin bebas aktif. Dalam konteks itu, Indonesia tidak boleh terseret arus konflik, namun juga tidak boleh diam terhadap pelanggaran kemanusiaan dan hukum internasional.

Dijelaskan Idrus, keterlibatan Indonesia dalam BoP sejak awal bertujuan memperkuat jalur diplomasi dalam penyelesaian persoalan kemanusiaan. Karena itu, langkah militer yang ditempuh AS dan Israel dinilai bertentangan dengan semangat forum tersebut.

“Kalau orientasinya penyelesaian secara diplomatik, maka cara-cara militer jelas bertolak belakang. Justru karena kita ada di dalam, kita bisa menunjukkan sikap tegas, menyatakan tidak setuju berdasarkan nilai dasar Dasa sila Bandung, konstitusi, dan prinsip dasar politik luar negeri,” katanya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merilis sembilan poin sikap resmi yang mengutuk keras tindakan militer Israel yang didukung AS. MUI juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Khamenei serta mendesak pemerintah Indonesia keluar dari BoP karena dinilai tidak efektif menghadirkan perdamaian, khususnya terkait isu Palestina.

Menanggapi desakan tersebut, Idrus menyatakan memahami dorongan moral yang melatarbelakanginya. Namun, menurut dia, keputusan diplomatik tidak cukup didasarkan pada emosionalitas semata, melainkan membutuhkan kalkulasi yang matang mengenai dampaknya.

Idrus menilai, dalam tradisi politik luar negeri bebas aktif, sikap tegas Indonesia tidak diwujudkan dengan meninggalkan forum, melainkan melalui penguatan peran dan posisi untuk mengendalikan arah perdamaian.

"Yang penting sikapnya tegas. Tidak setuju, tetapi tetap memanfaatkan ruang diplomasi yang ada," ujarnya.

Ia juga mendorong Indonesia untuk bersikap proaktif dengan menggalang dukungan negara-negara lain guna menghentikan eskalasi perang dan kembali ke meja perundingan. Selain itu, Indonesia dinilai perlu mengoptimalkan peran melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan penegakan hukum internasional, termasuk merujuk Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara lain.

Idrus turut mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil kepeloporan sebagai pemimpin dunia Islam dalam memperjuangkan penyelesaian masalah kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina.

“Kita harus bebas dalam menentukan sikap, tetapi aktif memperjuangkan perdamaian dunia. Orientasi kita jelas, penyelesaian secara diplomatik. Perang hanya akan memperluas penderitaan dan menjauhkan cita-cita keadilan serta kemerdekaan,” tegas Idrus.