IHSG Menghadapi Volatilitas akibat Isu S&P, Analis: Support di 8.000

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pergerakan yang sangat volatil pada perdagangan Jumat, 27 Februari 2026. IHSG sempat mengalami penurunan lebih dari 1 persen sebelum berhasil memangkas sebagian kerugian yang dialaminya. Hal ini terjadi di tengah tekanan dari sentimen eksternal serta kekhawatiran terkait risiko fiskal domestik.

Pasar saham merespons peringatan dari S&P Global Ratings yang menyoroti meningkatnya tekanan fiskal, terutama terkait dengan kenaikan biaya pembayaran utang. S&P menilai hal ini dapat berpotensi melemahkan profil kredit Indonesia dan membuka kemungkinan penurunan peringkat.

Sesuai data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.10 WIB, IHSG mencatatkan penurunan tajam sebesar 1,55 persen. Namun, pada pukul 09.30 WIB, indeks berhasil memperbaiki diri dan berada pada level 8.202, dengan penurunan yang lebih moderat yakni 0,40 persen.

Nilai transaksi pada hari itu mencapai Rp5,92 triliun, dengan volume perdagangan mencapai 13,18 miliar saham. Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 413 saham mengalami koreksi, 186 saham mengalami penguatan, sementara 359 saham lainnya stagnan.

Saham-saham dari grup konglomerasi seperti Grup Barito, Sinarmas, Astra, dan Bakrie menjadi penekan utama bagi pergerakan indeks.

Michael Yeoh, seorang pengamat pasar modal, menjelaskan bahwa tekanan pada pasar saham domestik berasal dari berbagai sumber. "Indonesia sedang menghadapi masalah struktural, dan tekanan ini datang dari banyak lembaga rating luar, termasuk MSCI, Moody’s, dan yang terbaru S&P. IHSG mempunyai potensi untuk menyentuh level terendah di 7.750, dengan support terdekat di 8.000," tuturnya.

Dia juga menambahkan bahwa secara teknikal, IHSG menunjukkan sinyal bearish dengan pola head and shoulders. Selain itu, Michael menyoroti bahwa saham-saham konglomerasi sedang mendapatkan tekanan akibat potensi klasifikasi baru oleh BEI terkait pemegang saham terkonsentrasi dan pemilik manfaat terakhir (UBO).

Dalam sebuah webinar kawasan Asia Pasifik yang berlangsung pada 26 Februari 2026, Rain Yin, analisis sovereign dari S&P Global Ratings, menyatakan bahwa pembayaran bunga utang "sangat mungkin" melampaui ambang batas penting 15 persen dari pendapatan pemerintah tahun lalu. Jika rasio tersebut tetap berada di atas ambang batas secara berkelanjutan, hal ini dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat Indonesia.

Walaupun S&P belum mengubah outlook stabil terhadap peringkat BBB Indonesia, pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang semakin meluas mengenai posisi fiskal nasional. Sebelumnya, pada awal Februari, Moody’s Ratings Inc. telah mengubah outlook peringkat Baa2 Indonesia menjadi negatif, menyebutkan melemahnya tata kelola dan meningkatnya risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan dari Moody’s, bersamaan dengan peringatan dari MSCI Inc. mengenai perlunya reformasi pasar, turut menekan sentimen investor asing yang sudah lemah. Pemerintah Indonesia merespons dengan mengumumkan sejumlah reformasi dan menyatakan bahwa perekonomian mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

S&P juga menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan sebagai metrik kunci. Indonesia sebelumnya berhasil menjaga rasio tersebut di bawah 15 persen untuk waktu yang lama. Namun, sejak pandemi, rasio ini mengalami peningkatan signifikan dan belum menunjukkan penurunan yang cepat.

Indonesia, yang memiliki aturan pembatasan defisit fiskal maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), mencatat defisit 2,9 persen tahun lalu, angka ini lebih tinggi dari perkiraan akibat lemahnya penerimaan negara. Menurut S&P, perkembangan ini bergerak "sedikit lebih cepat" dalam meningkatkan risiko penurunan terhadap trajektori fiskal Indonesia. S&P menilai bahwa pelemahan penerimaan yang berkelanjutan dapat menjaga beban bunga tetap tinggi dan mengikis bantalan fiskal yang mendukung peringkat kredit Indonesia.