Isu Kependudukan Menjadi Sorotan Global, Menyusul Pernyataan Menteri Wihaji

Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan bahwa isu kependudukan kini menjadi perhatian penting di tingkat global. Dalam kesempatan membuka Coaching Clinic Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) pada Kamis, 14 Agustus, di Jakarta, Wihaji menyebutkan bahwa negara-negara maju seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat juga membahas topik ini.

Wihaji mengemukakan bahwa untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan kebijakan kependudukan yang adaptif dan terintegrasi. "Pembangunan kependudukan merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pembangunan berwawasan kependudukan adalah konsep yang berfokus pada penduduk dalam pembangunan suatu daerah. Kementerian yang dipimpinnya, yaitu Kemendukbangga/BKKBN, berkomitmen untuk melibatkan perguruan tinggi dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai pedoman bagi pemerintah daerah.

Pentingnya Analisis Data dalam Pembangunan Ekonomi

Wihaji menekankan bahwa isu kependudukan adalah isu yang mendesak dan penting. Ia menyatakan, "Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, kita perlu menganalisis aspek-aspek seperti jumlah penduduk, pendapatan, lapangan pekerjaan, dan bonus demografi di setiap provinsi."

Ia optimis bahwa dengan merumuskan PJPK, pertumbuhan ekonomi yang rasional dapat dicapai berdasarkan data yang akurat. PJPK berfungsi sebagai operasionalisasi Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025-2045.

Integrasi Kebijakan untuk Pembangunan yang Holistik

Dalam kesempatan tersebut, Wihaji juga mengapungkan pentingnya integrasi kebijakan kependudukan dengan sektor-sektor lain, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. "Setelah data base tersedia, kita akan mengolahnya menjadi big data untuk analisis lebih lanjut," tuturnya.

Data yang diperoleh akan mencakup rincian kependudukan, termasuk jumlah penduduk di setiap daerah, usia, tingkat pendidikan, dan angka pengangguran. Hal ini bertujuan untuk membangun Peta Jalan Pembangunan Keluarga yang mendukung pembangunan kependudukan secara menyeluruh.