Kemenkum Maluku Rapat Strategis Evaluasi Kebijakan 2026

Isu Nasional - Politik & Hukum

Kemenkum Maluku Tetapkan Arah Evaluasi Kebijakan 2026 Melalui Rapat Strategis AIEK

1 April 2026 16:10 Diperbarui: 1 April 2026 16:10 23 0 0

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Lihat foto

Ambon, Kemenkum Maluku -- Kementerian Hukum Maluku melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat penentuan tema Analisis Implementasi Evaluasi Kebijakan (AIEK) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Divisi P3H pada Rabu 1 April 2026.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono dan dihadiri oleh tim AIEK Tahun 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan serta arahan pimpinan yang menekankan pentingnya analisis kebijakan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Selanjutnya, peserta rapat melakukan diskusi bersama guna membahas berbagai isu strategis yang akan dijadikan fokus dalam analisis implementasi dan evaluasi kebijakan di wilayah Maluku. Diskusi berlangsung aktif dengan mempertimbangkan kondisi aktual serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hukum di daerah.

Melalui rapat ini, berhasil ditetapkan topik utama yang akan menjadi bahan kajian AIEK Tahun 2026. Penetapan tema tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan penegasan komitmen seluruh tim untuk melaksanakan analisis dan evaluasi kebijakan secara profesional dan akuntabel. Dengan adanya penentuan tema ini, Kementerian Hukum Maluku optimistis dapat meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan hukum di wilayahnya. (Humas/H.S)

kemenkum maluku

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Politik & Hukum Selengkapnya

Beri Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

KIRIM

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

TAG

politik-hukum

kanwil kemenkum maluku

politik

vox pop

hukum