Kemenkum NTT Jalin Kerja Sama dengan Undana untuk Penguatan Analis Kebijakan

Isu Nasional - Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menjajaki kerja sama dengan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang untuk penguatan analis kebijakan.

Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba di Kupang, Kamis, mengatakan upaya tersebut dalam rangka mendukung penguatan kapasitas analis kebijakan serta mendorong kolaborasi dalam perumusan kebijakan publik berbasis bukti.

“Kerja sama ini bukan hanya sebatas formalitas, tetapi menjadi upaya konkret untuk menghadirkan kebijakan publik yang berbasis riset dan kebutuhan riil masyarakat. Peran akademisi sangat penting dalam memperkaya analisis kebijakan, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran dan implementatif,” ujarnya.

Ia menjelaskan penjajakan tersebut merupakan bagian dari implementasi kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Tahun 2026, khususnya pada aspek penguatan kapasitas Analis Kebijakan di wilayah serta pembangunan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Silvester menegaskan sinergi dengan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan di daerah.

Ia juga menambahkan melalui kolaborasi tersebut, analis kebijakan di wilayah diharapkan semakin kuat secara metodologis dan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Pada kesempatan itu, tim perwakilan Kanwil Kemenkum NTT menyampaikan bahwa keterlibatan perguruan tinggi menjadi elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis evidensi.

Kegiatan kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi analis kebijakan melalui keterlibatan akademisi dalam kegiatan seperti policy talks, pendampingan metodologis, serta pengayaan perspektif ilmiah dalam proses analisis kebijakan.

Selain itu, kerja sama difokuskan pada penyusunan kajian dan dukungan penelitian yang relevan dengan kebutuhan kebijakan di wilayah, serta pemanfaatan platform Legal Policy Hub sebagai sarana berbagi data, analisis, dan rekomendasi kebijakan secara terintegrasi.

Sementara itu, pihak Universitas Nusa Cendana menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya Analis Kebijakan, serta terlibat aktif dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik di daerah.

Melalui penjajakan kerja sama tersebut, diharapkan terbangun ekosistem kebijakan yang kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga menghasilkan kebijakan publik yang tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Provinsi NTT.