Kemenkum Sulbar Gelar Forum Kebijakan di Mamasa untuk Sinergi Daerah

Isu Nasional - Hukum

Mamuju

Oleh - Muh. Ilham,

Editor - Rahmat Salubarana

RRI.CO.ID, Mamasa - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menggelar audiensi dengan Bupati Mamasa untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi pelaksanaan program kebijakan di daerah, Rabu, 4 Maret 2026.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Mamasa itu dihadiri Wakil Bupati, para kepala OPD, serta jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar, termasuk Kadiv P3H John Batara Manikallo, Kadiv Pelayanan Hukum Hidayat Yasin, Kabid Kekayaan Intelektual, dan Tim Pokja BSK.

Dalam pertemuan tersebut, Saefur memaparkan rencana pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di Kabupaten Mamasa sebagai wadah kolaboratif perumusan dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Tujuan utama FKK adalah memperkuat proses kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan di daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan serta kondisi faktual masyarakat,” ujarnya.

Kakanwil menjelaskan, FKK akan memuat berbagai aktivitas strategis, mulai Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, Diskusi Strategi Kebijakan, penguatan kapasitas analis kebijakan melalui Policy Talks, hingga pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi.

Menanggapi paparan tersebut, Bupati Mamasa menyambut positif rencana FKK dan menilai forum ini sebagai ruang strategis memperkuat kolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Sulbar dalam penyusunan serta evaluasi kebijakan daerah yang lebih berkualitas dan responsif.

Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Mamasa mendorong keterlibatan aktif OPD dalam kegiatan analisis kebijakan, diskusi strategi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia demi mendukung keberhasilan pelaksanaan FKK di daerah.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat akan mengoordinasikan pembentukan jejaring kerja FKK dan penguatan Policy Talks bersama pemda dan pemangku kepentingan, guna melahirkan rekomendasi kebijakan partisipatif, berbasis kebutuhan daerah, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamasa.

Kata Kunci / Tags

analisis kebijakan Badan Strategi Kebijakan Bupati Mamasa Forum Komunikasi Kebijakan Kemenkum Sulbar Pemerintah Kabupaten Mamasa Policy Talks Saefur Rochim Sinergi Kebijakan Daerah Sulawesi Barat