Lima Isu Strategis Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Menurut Bawaslu

Jakarta, InfoPublik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengidentifikasi lima isu strategis yang perlu diperhatikan terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024. Hal ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam acara peluncuran IKP 2024 di Jakarta pada Jumat (16/12/2022).

1. Netralitas Penyelenggara Pemilu

Lolly menekankan pentingnya menjaga netralitas penyelenggara pemilu untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ia mengingatkan bahwa pengalaman dari polemik verifikasi faktual partai politik menunjukkan urgensi untuk menjaga profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu.

2. Kesiapan Daerah Otonomi Baru

Isu strategis kedua berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonomi baru (DOB) provinsi, seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Bawaslu menilai perlu ada perhatian khusus terhadap kesiapan wilayah-wilayah baru ini untuk mengikuti tahapan pemilu yang sudah ditetapkan.

3. Polarisasi Masyarakat

Potensi polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik juga menjadi perhatian. Lolly menyatakan bahwa menjaga suasana kondusif dan stabil selama tahapan pemilu adalah hal yang penting untuk dilakukan.

4. Penggunaan Media Sosial

Isu keempat adalah meningkatnya intensitas penggunaan media sosial, yang memerlukan langkah mitigasi dari penyelenggara pemilu untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang muncul di ruang digital.

5. Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih

Terakhir, Bawaslu menekankan bahwa pemenuhan hak memilih dan dipilih harus dijamin oleh penyelenggara pemilu, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan, sebagai bagian dari pelayanan hak-hak warga negara.

IKP 2024 diukur menggunakan 61 indikator dari empat dimensi, yaitu sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta partisipasi.