Maneger Nasution Soroti 15 Isu HAM untuk Pemerintahan Prabowo

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Maneger Nasution, menyampaikan catatan akhir tahun mengenai isu-isu hak asasi manusia (HAM) yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Maneger mencatat 15 isu utama yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan.

1. Indeks Demokrasi yang Menurun

Salah satu isu utama adalah penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Maneger menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk menjaga kebebasan sipil dan mencegah pengekangan yang disebabkan oleh kriminalisasi, persekusi, intoleransi, dan diskriminasi.

2. Strategi Pembangunan Berbasis HAM

Maneger juga menekankan pentingnya memastikan bahwa strategi pembangunan yang akan diterapkan tidak melanggar prinsip-prinsip HAM. Ini termasuk dampak investasi dan infrastruktur terhadap masyarakat, lingkungan, dan kelompok rentan.

3. Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Isu pelanggaran HAM berat dari masa lalu perlu segera ditangani. Maneger berharap pemerintahan Prabowo dapat menuntaskan kasus-kasus ini, baik melalui jalur non-yudisial maupun yudisial, agar tidak hanya menjadi alat politik.

4. Komitmen Pemberantasan Korupsi

Maneger mengingatkan pentingnya pemberantasan korupsi, dengan menguatkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyoroti perlunya revisi UU KPK untuk memulihkan citra lembaga tersebut di mata publik.

5. Penguatan Lembaga Nasional HAM

Pemerintah diharapkan memperkuat lembaga-lembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, dan lainnya, agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

6. Peningkatan Indeks HAM

Maneger mencatat bahwa Indeks HAM pada tahun 2023 menunjukkan penurunan. Ia menegaskan perlunya perhatian serius untuk meningkatkan skor pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak sipil dan politik.

7. Janji kepada Masyarakat Adat

Janji untuk memenuhi hak masyarakat adat juga perlu ditegaskan, mengingat adanya peningkatan konflik agraria yang berdampak pada hak atas tanah.

8. Akselerasi Instrumen HAM Internasional

Pemerintahan Prabowo perlu mempercepat ratifikasi instrumen HAM internasional, termasuk protokol anti penyiksaan dan konvensi antipenghilangan paksa.

9. Mencetak Legacy di Bidang HAM

Maneger mendorong tindakan konkret untuk meninggalkan warisan di bidang HAM, termasuk penghentian proyek yang berpotensi melanggar HAM.

10. HAM dalam Rencana Pembangunan

Ham harus menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

11. Kebijakan Sektor Bisnis dan HAM

Pemerintah perlu menguatkan kebijakan yang mengikat sektor bisnis untuk mencegah pelanggaran HAM.

12. Perencanaan Pembangunan Inklusif

Perencanaan pembangunan harus inklusif, memastikan semua warga negara memperoleh jaminan kesejahteraan tanpa diskriminasi.

13. Tata Kelola Inklusif

Pemerintah perlu mengadopsi tata kelola inklusif untuk menangani intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

14. Pembahasan RUU Pemajuan HAM

Pemerintahan Prabowo diharapkan mengagendakan pembahasan RUU yang mendukung pemajuan HAM dan meninjau regulasi yang kontra-produktif.

15. Penyelesaian Masalah Papua

Terakhir, penyelesaian masalah di Papua harus dilakukan secara damai dan komprehensif dengan pendekatan dialog dan keadilan.

Dengan mengangkat isu-isu ini, Maneger Nasution berharap pemerintahan Prabowo dapat lebih responsif terhadap tantangan HAM di Indonesia.