Pengamat Intelijen Memetakan Kekuatan Jokowi dan Prabowo pada Isu Pertahanan dan Keamanan

Pertemuan calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam debat Pilpres ronde keempat bertema pertahanan dan keamanan dinilai berpotensi berlangsung sengit. Dalam penilaian pengamat intelijen Nurudin Lazuardi, masing-masing kandidat memiliki keunggulan pada aspek yang berbeda.

Nurudin menilai Prabowo unggul dari sisi pengalaman di bidang pertahanan. Namun, ia menyebut Jokowi dinilai lebih menguasai isu-isu pertahanan modern, terutama yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

“Dulu sama sekarang beda sekali. Kalau melihat apa yang dilakukan pak Jokowi 4,5 tahun terakhir ini dia bagaimana membuat konsep pertahanan keamanan di Indonesia dengan membuat barier baru,” kata Nurudin Lazuardi saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Ancaman Siber Jadi Sorotan

Menurut Nurudin, ancaman dunia siber kini melingkupi berbagai bidang, tidak hanya internet dan ekonomi, tetapi juga mencakup serangan propaganda serta ideologi. Ia mengakui Jokowi lebih menguasai isu ancaman siber terkini.

Di sisi lain, Nurudin menilai konsep dari kubu Prabowo terkait antisipasi ancaman serangan siber belum terlihat jelas. Karena itu, ia menyebut isu siber dapat menjadi pintu masuk bagi Jokowi dalam perdebatan pertahanan.

“Isu ini lebih dikuasai Jokowi. Ini tentunya harus pintu masuk bagi Jokowi soal perdebatan pertahanan ini,” ujarnya.

Penguasaan Aset Negara dan Kedaulatan

Meski demikian, Nurudin menilai Prabowo memiliki bahan kuat dalam isu penguasaan aset negara. Menurutnya, hal itu dapat digunakan untuk menyoroti pandangan bahwa negara saat ini belum berdaulat.

“Ini bisa jadi peluru bagi Prabowo, bahwa negara saat ini belum berdaulat,” imbuhnya.

Catatan soal Kesiapan Keamanan Nasional

Nurudin juga menyinggung persoalan keamanan yang menurutnya masih menjadi tantangan. Ia menyebut Indonesia di Asia termasuk lemah dalam aspek tersebut, meski telah dibangun Badan Siber dan Sandi Negara. Ia menilai isu ancaman siber saat ini sangat aktual, namun belum ditopang konsep yang jelas.

Ia membandingkan dengan Singapura yang menempatkan pertahanan siber sebagai bagian dari ancaman dalam kerangka pertahanan negara.