Pengunduran Diri Dirut BEI Dinilai Tepat di Tengah Isu IHSG dan Demutualisasi

Jakarta (ANTARA) - Pengunduran diri Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dianggap sebagai langkah yang tepat di tengah gejolak yang terjadi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rencana demutualisasi yang sedang dibahas.

Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa keputusan mundur tersebut merupakan respons yang diperlukan untuk memberikan 'positive shock therapy' bagi pasar. Dalam penjelasannya, Yusuf menegaskan bahwa dalam situasi di mana IHSG mengalami penghentian sementara perdagangan (trading halt), penting untuk memperhatikan tidak hanya kebijakan teknis, tetapi juga sinyal psikologis yang ditangkap oleh pelaku pasar.

“Mundurnya pimpinan sebagai bentuk tanggung jawab moral memberikan pesan yang kuat bahwa otoritas serius dalam memulihkan kepercayaan pasar,” ujar Yusuf. Hal ini terlihat dari rebound pasar yang terjadi segera setelah pengumuman pengunduran diri tersebut.

Pada hari Jumat, IHSG dibuka menguat sebesar 88,88 poin atau 1,08 persen ke level 8.321,08. Sementara itu, indeks LQ45 yang mencakup 45 saham unggulan juga mencatatkan kenaikan sebesar 11,59 poin atau 1,43 persen ke posisi 824,60.

Yusuf menambahkan bahwa penurunan IHSG baru-baru ini juga dipengaruhi oleh sentimen negatif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi free float. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan di BEI dapat dilihat sebagai simbol komitmen untuk memperbaiki tata kelola yang selama ini menjadi perhatian.

“Jika posisi tetap dipertahankan di tengah kegagalan menjaga stabilitas, risiko capital outflow justru lebih besar karena investor asing kehilangan kepercayaan. Jadi, mundur bukan tanda kelemahan, tetapi upaya untuk mencegah krisis kepercayaan yang lebih dalam,” jelasnya.

Selain itu, pengunduran diri Dirut BEI di tengah rencana demutualisasi juga dianggap memberikan sentimen positif untuk jangka panjang. Yusuf menjelaskan bahwa demutualisasi menuntut standar tata kelola perusahaan (GCG) yang lebih tinggi, sehingga pergantian pejabat ini bisa dimaknai sebagai proses 'pembersihan' sebelum transformasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan bahwa aturan demutualisasi akan rampung pada semester pertama tahun 2026. Dengan demikian, BEI akan dianggap lebih kredibel jika dipimpin oleh figur baru yang tidak terikat dengan beban masa lalu.

“Bagi investor global, ini adalah sinyal bahwa BEI tidak lagi menoleransi praktik ketidakterbukaan, termasuk isu free float. Meskipun ada sedikit ketidakpastian dalam jangka pendek, langkah ini secara struktural membuka ruang untuk reformasi total agar BEI pasca-demutualisasi benar-benar berkelas global dan lebih transparan,” tutup Yusuf.