Pentingnya Kebijakan Hukum Pidana untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Politik & Hukum

Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya pemberantasan korupsi dimasa depan

16 Januari 2026 06:12 Diperbarui: 16 Januari 2026 06:12 89 0 0

+

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Lihat foto

Kebijakan hukum adalah suatu kebijakan Tindakan yang harus diambil oleh penegak hukum (aparatur penegak hukum) siapapun mereka baik dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi yang memiliki wewenang. Oleh sebab itu seorang penegak hukum harus mampu mengambil kebijakan yang terarah, adil, tanpa tebang pilih sesui dengan kaidah kaidah hukum yang berlaku dan sesuai dengan tujuan hukum yang diharapkan, agar tidak terjadi ketimpangan, ketidak adilan yang disebabkan oleh berbagai hal,kepentingan politik, budaya dll sehingga tndak pidana,pelanggaran hukum, kriminalitas atau hal hal yang berkaitan dengan pidana yang masih banyak kita jumpai didalam negeri ini .

Problmem yang sangat besar kita hadapi saat ini masalah tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin massif dan semakin banyak yang terungkap baik korupsi dalam sekala kecil maupon dalam sekala besar di berbagai elemen pemerintah . hal ini tentunya sangat merugikan negara,masyarat, dan bangsa Indonesia.

Dari sedikit gambaran diatas maka disinilah pentingnya pemerintah mengambil sebuah kebijakan yang harus tepat tanpa adanya interfensi pihak-pihak tertentu ( harus benar independent). Kita memiliki hukum, aturan ,KUHP oleh sebab itu aparatur harus maksimal didalam mengambil kebijakan hukum yang berkaitan dengan masalah korupsi, agar kasus-kasus korupsi dinegeri ini betu- betul terselesaikan, teradili pelaku -pelaku koruptor agar kedepanya pelaku-pelaku tindak pidana koruptor merasa jera dan takut bagi orang-orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi.

Ada beberapa hal upaya yang dpat kita lakukan untuk mencegak tindak pidana korupsi:

Pertama ,perlu adanya transparansi dalam pengelolanan keuangan negara dengan tekhnologi digital dengan meningakatkan pengawasan.

Kedua, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan adil,koruptor harus dihukum dengan berat dan hasi-hasil korupsi harus disita.

Ketiga, perlu adanya pencegahan korupsi melalui Pendidikan dan sosialisasi , masyarakat harus diedukasi tentang bahaya korupsi.

Ahir dari tulisan kami,tentunya satu harapan bagi kita semua adalah kebijakan hukum pidana dimasa depan lebih baik dan konsisten, lebih berkeadilan sehingga kebijakan hukum dapat kita rasakan Bersama sehingga keadilan hukum benar -benar tercapai sesui dengan apa yang kita harapkan.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Politik & Hukum Selengkapnya

Beri Komentar

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

KIRIM

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

TAG

hukum

vox pop