Perhatian Publik Terhadap Isu Demokrasi Jelang Pilkada 2024

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, isu demokrasi menjadi sorotan utama masyarakat, khususnya di media sosial. Penekanan terhadap isu ini muncul setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang berupaya menurunkan batas usia calon kepala daerah. Langkah ini dianggap dapat memberikan keuntungan politik bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang.

Di tengah dinamika tersebut, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjabat, mengalami kegagalan dalam pencalonannya sebagai calon gubernur. Meskipun sebelumnya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), keputusan ini mengecewakan banyak pihak, terutama karena Anies memiliki elektabilitas yang tinggi di kalangan warga Jakarta.

Fenomena-fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang dapat diukur melalui Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI berfungsi sebagai alat ukur penting untuk memantau perkembangan serta kualitas demokrasi di tanah air.

IDI dengan metode terbaru resmi dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia; Kementerian PPN/Bappenas; serta Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data yang ada, terdapat 15 provinsi di Indonesia yang mencatatkan skor IDI tertinggi pada tahun 2023.

Provinsi dengan Indeks Demokrasi Tertinggi 2023

Bali menduduki posisi teratas sebagai provinsi dengan IDI tertinggi tahun 2023. Menurut data yang dirilis BPS Bali, tingginya skor indeks di provinsi ini merupakan hasil rata-rata dari tiga aspek dalam indeks demokrasi, yaitu Aspek Kebebasan (85,23), Aspek Kesetaraan (85,75), dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (84,28). Namun, skor IDI Bali mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 85,78.

Sementara itu, DKI Jakarta berada di urutan kedua dengan skor indeks 84,57. Penilaian ini didasarkan pada 22 indikator yang digunakan dalam IDI metode terbaru. Lima indikator di Jakarta meraih nilai sempurna, yaitu:

• Indikator Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, Berpendapat, dan Berkeyakinan dalam Setiap Kebijakan
• Indikator Kesetaraan Gender
• Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan
• Indikator Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah
• Indikator Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

Namun, terdapat beberapa indikator di Jakarta yang menunjukkan skor rendah dan perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti Indikator Kinerja Lembaga Legislatif (36,84), Indikator Jaminan Pemerintah terhadap Pelestarian Lingkungan dan Ruang Hidup Masyarakat (54,57), serta Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu (64,29). Skor indeks Jakarta ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 82,13.

Data IDI dari tahun 2009 hingga 2023 menunjukkan bahwa skor IDI di Indonesia secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun, IDI tahun 2024, yang bertepatan dengan tahun pemilu, masih perlu ditunggu mengingat isu demokrasi menjadi diskursus luas di masyarakat.

Pantauan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia sangat penting untuk dijadikan bahan refleksi pemerintah dan masyarakat agar kualitas demokrasi di Indonesia dapat terus meningkat setiap tahunnya.