Prediksi Arus Disinformasi Tinggi Berlanjut hingga 2026, Isu Politik Mendominasi

Jakarta - Arus disinformasi di ruang digital diperkirakan akan tetap berada pada tingkat tinggi hingga tahun 2026. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bertajuk 'Kaleidoskop Kebohongan Publik 2025 dan Tantangan 2026: Pola Isu, Target, dan Medium Persebaran' yang diadakan pada Selasa, 6 Januari 2026.

Pemaparan disampaikan oleh para pejabat dari Evident Institute, termasuk Direktur Eksekutif Rinatania Anggraeni Fajriani, Direktur Hukum Abdul Luky Shofiul Hakim, dan Direktur Ekonomi Rijadh Djatu Winardi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dari Januari hingga Desember 2025, ditemukan sebanyak 2.774 kasus yang tercatat dalam Disinformation Flow Index (DFK). Angka tersebut mencerminkan bahwa disinformasi tidak bersifat sporadis, melainkan terjadi secara konsisten sepanjang tahun.

Rinatania Anggraeni menjelaskan bahwa dalam kategorisasi sektoral, isu politik merupakan penyumbang terbesar dalam DFK selama tahun 2025, diikuti oleh sektor ekonomi dan kriminal. Ia menyatakan, kemungkinan angka DFK akan terus meningkat pada tahun 2026.

• "Distribusi DFK menunjukkan bahwa sektor politik dan ekonomi adalah yang paling mendominasi, sementara sektor lainnya seperti agama, lingkungan, dan olahraga memiliki kontribusi yang relatif kecil," ucap Rinatania dalam konferensi pers.

Ia menambahkan, peningkatan disinformasi mulai terlihat sejak pertengahan 2025, bahkan sebelum peristiwa-peristiwa penting terjadi. Data menunjukkan bahwa kenaikan DFK terdeteksi sejak Juni 2025 dan terus meningkat hingga akhir Juli, dengan puncak disinformasi terjadi menjelang Agustus 2025, sebelum mengalami penurunan bertahap hingga Desember 2025.

Rinatania menjelaskan, "Ini menandakan bahwa disinformasi sering kali muncul sebelum peristiwa besar, dengan narasi spekulatif, fitnah, dan ujaran kebencian yang sudah dibangun lebih awal."

DFK juga dikaitkan dengan beberapa indikator ekonomi, seperti Indeks Konsumsi Ekonomi (IKE), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Salah satu temuan menarik adalah adanya korelasi ringan antara DFK dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Direktur Hukum Abdul Luky menilai bahwa korelasi ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya arus disinformasi. "Ketika ada tekanan ekonomi, ruang digital menjadi lebih rentan terhadap narasi disinformasi, terutama yang memanfaatkan kecemasan publik," jelasnya.

Melalui metode forecasting regresi, tim memproyeksikan bahwa DFK pada tahun 2026 masih berpotensi berada di tingkat tinggi. Prediksi ini didasarkan pada pola tahunan dan distribusi bulanan DFK sepanjang tahun 2025.

Rijadh Djatu Winardi menekankan bahwa kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan masyarakat. Jika tidak diantisipasi dengan penguatan literasi digital dan komunikasi publik yang efektif, pola ini berpotensi terus berulang pada tahun 2026.