PROMISE II IMPACT Tingkatkan Akses Keuangan untuk UMKM di Indonesia

RADARBANDUNG.id – JAKARTA Program PROMISE II IMPACT yang digagas International Labour Organization (ILO) bersama Pemerintah Indonesia dan didukung Pemerintah Swiss melalui SECO mencatat capaian signifikan dalam mendorong inklusi keuangan bagi UMKM dan sektor informal. Program ini tak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mempercepat transformasi digital di sejumlah rantai nilai strategis.

Berita Lokal

Dalam keiatan tersebut hadir Kepala Group Inovasi Keuangan Digital OJK, Ludy Arlianto, Analisis Kebijakan Ahli Madya Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo, dan Project Manager PROMISE II IMPACT ILO, Djauhari Sitorus.

PROMISE II IMPACT merupakan fase kedua dari inisiatif sebelumnya yang selaras dengan agenda pemulihan ekonomi pascapandemi sekaligus agenda kerja layak (decent work). Fokusnya adalah memastikan pekerjaan tidak hanya tersedia, tetapi juga produktif, berpenghasilan layak, aman, dan memiliki perlindungan sosial. Salah satu kuncinya adalah akses terhadap layanan keuangan formal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam implementasinya, program ini menggarap tiga sektor prioritas sebagai laboratorium transformasi, yakni minyak nilam di Aceh, susu sapi di Jawa Barat khususnya Pangalengan serta rumput laut di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

Panduan & Petunjuk Perjalanan

Di Aceh, ILO berkolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala mengembangkan aplikasi MyNilam untuk membantu petani mencatat produksi dan kualitas minyak nilam secara digital. Melalui rekam jejak tersebut, sedikitnya 30 petani berhasil mengakses pembiayaan syariah dari lembaga keuangan formal.

Sementara di Pangalengan, Jawa Barat, koperasi peternak KPBS mengintegrasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk memantau kesehatan ternak, logistik, hingga keuangan. Lebih dari 2.000 peternak kini terhubung dalam sistem digital, dan 429 di antaranya telah memperoleh pinjaman berbasis aplikasi. Pencatatan setoran susu harian yang terdigitalisasi juga membuka akses kredit dari BPR, memungkinkan peternak membeli sapi baru dan merekrut tenaga kerja tambahan.

Adapun di Sumba Timur, sebanyak 650 petani rumput laut masuk ke ekosistem digital melalui kemitraan dengan Bank NTT dan mitra swasta. Sebagian besar di antaranya baru pertama kali membuka rekening tabungan, menandai langkah awal menuju sistem perbankan formal dan peluang pembiayaan yang lebih luas.

Project Manager PROMISE II IMPACT ILO, Djauhari Sitorus, menegaskan bahwa peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha harus ditopang oleh akses pembiayaan yang memadai. “Tanpa dukungan kredit dan layanan keuangan formal, pelaku usaha akan kesulitan meningkatkan kapasitas dan memperluas skala usahanya,” ujarnya.

Program ini juga menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemanfaatan data dan teknologi untuk membuka akses pembiayaan, khususnya bagi kelompok underserved dan underbanked. Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Ludy Arlianto, menyebut tantangan utama UMKM masih berkutat pada akses pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia, termasuk minimnya pencatatan keuangan.

Untuk menjawab persoalan itu, ILO melatih lebih dari 1.200 UMKM melalui modul Start Your Business, Improve Your Business, GET Ahead, serta edukasi keuangan. Sekitar 45 persen pesertanya adalah perempuan. Selain itu, 25 BPR dan 11 BPD mendapat pelatihan Making Microfinance Work, serta 70 pengawas OJK dilatih guna memperkuat pengawasan sektor perbankan rakyat.

Hasilnya, lebih dari 6.000 UMKM telah mengakses kredit dengan total nilai hampir Rp167 miliar melalui BPR dan BPD. Sebanyak 3.600 UMKM juga membuka tabungan dan deposito senilai Rp20 miliar. Proses pengajuan pinjaman yang sebelumnya memakan waktu hingga dua minggu kini bisa dipangkas menjadi sekitar satu minggu berkat sistem digital Loan Origination System.

Dari sisi kebijakan nasional, capaian program ini turut terintegrasi dalam agenda Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Pemerintah bahkan menargetkan transformasi DNKI menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan pada 2026, sebagai upaya menggeser fokus dari sekadar akses keuangan menuju peningkatan kesejahteraan finansial masyarakat secara menyeluruh.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Satrio Adhitomo, menyebut tingkat inklusi keuangan nasional saat ini telah mencapai 93 persen dari target 98 persen. Namun, tingkat literasi keuangan masih berada di kisaran 50–60 persen, menunjukkan masih adanya kesenjangan antara akses dan pemahaman pengelolaan keuangan.

Melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan OJK, Bank Indonesia, dan kementerian terkait, PROMISE II IMPACT diharapkan menjadi model penguatan ekosistem UMKM yang tidak hanya meningkatkan skala usaha, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih layak dan berkelanjutan. (*)