S&P Lanjutkan Peninjauan Saham Indonesia di Tengah Isu Transparansi

S&P Dow Jones Indices mengumumkan akan tetap melanjutkan peninjauan dan penyeimbangan indeks kuartalan pada Maret 2026, yang mencakup saham Indonesia. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya perhatian terhadap transparansi kepemilikan saham di pasar domestik.

Menurut laporan yang dirilis oleh Bloomberg pada Selasa (17/2), S&P menyatakan bahwa mereka terus memantau perkembangan terkini, termasuk penerapan pedoman baru dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Meskipun terdapat sorotan yang signifikan, proses peninjauan akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. S&P menegaskan bahwa penyesuaian indeks yang akan dilakukan pada bulan Maret mendatang akan mengikuti prosedur standar berdasarkan metodologi yang ada.

Keputusan S&P ini berbeda dari sikap penyedia indeks global lainnya, seperti MSCI dan FTSE Russell, yang memilih untuk menunda evaluasi pasar Indonesia. Kedua lembaga tersebut meningkatkan pengawasan mereka karena kekhawatiran mengenai konsentrasi kepemilikan saham dan struktur kepemilikan yang tidak transparan, yang dapat menyebabkan angka free float—jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan publik—terlihat lebih besar dibandingkan dengan kondisi sebenarnya.

Self-Regulatory Organization (SRO) kini berada di bawah tekanan untuk memulihkan kredibilitas pasar, terutama setelah MSCI memperingatkan potensi penurunan klasifikasi Indonesia menjadi frontier market. Kekhawatiran ini, ditambah dengan risiko penurunan peringkat utang negara, telah menekan sentimen investor dan memicu aksi jual besar di pasar saham domestik.

Analis di Aletheia Capital, Nirgunan Tiruchelvam, menyatakan bahwa langkah S&P menunjukkan bahwa otoritas Indonesia kemungkinan sedang berupaya untuk mengelola tuntutan dari penyedia indeks. "Harapannya adalah mereka akan terus mengatasi kekhawatiran seputar struktur kepemilikan yang tidak transparan dan saham yang beredar bebas dengan cepat," kata Tiruchelvam.

Sementara itu, FTSE Russell pekan lalu mengumumkan penundaan peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada bulan Maret, dengan alasan ketidakpastian terkait porsi saham publik dan risiko perubahan komposisi indeks yang merugikan. Evaluasi kembali dijadwalkan pada bulan Juni, sedangkan MSCI akan melakukan evaluasi lanjutan pada bulan Mei.

Setelah gejolak pasar yang terjadi bulan lalu, SRO berjanji untuk melaksanakan sejumlah langkah reformasi guna meningkatkan transparansi dan likuiditas. Upaya tersebut mencakup penggandaan persyaratan minimum free float menjadi 15 persen dan memperketat standar keterbukaan informasi. Selain itu, terdapat perubahan kepemimpinan di tingkat bursa dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola pasar.