Thailand Ikut Serta dalam Konsultasi Perdamaian ASEAN di Kuala Lumpur, Bantah Isu Peta Batas Wilayah dengan Kamboja
Pemerintah Thailand mengonfirmasi keikutsertaannya dalam pertemuan konsultatif tingkat tinggi yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (28/7). Pertemuan ini diinisiasi oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN dan bertujuan untuk membahas upaya perdamaian regional.
Jirayu Houngsub, Juru Bicara Pemerintah dan anggota Pusat Ad Hoc untuk Situasi Perbatasan Thailand-Kamboja, menyampaikan bahwa undangan resmi untuk pertemuan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Delegasi Thailand berangkat dari Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Thailand sekitar pukul 10.30 waktu setempat, dan pertemuan dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 waktu Malaysia.
Delegasi Thailand dipimpin oleh Phumtham Wechayachai, yang menjabat sebagai Perdana Menteri sementara, serta diikuti oleh Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa, Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Nattaphon Narkphanit, Sekretaris Jenderal Kantor Perdana Menteri Dr. Prommin Lertsuridej, dan Jirayu Houngsub.
Selain Thailand, pertemuan ini juga akan dihadiri oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, yang menunjukkan pentingnya dialog regional dalam meredakan ketegangan di kawasan.
Menanggapi spekulasi yang beredar di sejumlah media Thailand mengenai kesediaan pemerintah menggunakan peta skala 1:200.000 milik Kamboja dalam negosiasi gencatan senjata, Jirayu dengan tegas membantah kabar tersebut. Dia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.
“Tidak ada satu pun pemerintah atau individu yang akan menjual negaranya sendiri. Saat bangsa menghadapi ancaman, penyebaran informasi keliru seperti ini harus disikapi dengan sangat hati-hati,” tegas Jirayu.
Jirayu juga menekankan bahwa Thailand berpegang pada penggunaan peta skala 1:50.000 dalam setiap diskusi resmi mengenai batas wilayah. Konsultasi ini diharapkan menjadi platform untuk mendengar berbagai usulan demi mengembalikan perdamaian di kawasan. Meskipun terbuka untuk dialog, Pemerintah Thailand tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional.
“Setiap jengkalnya,” pungkas Jirayu Houngsub.




