Thailand Ikut Serta dalam Konsultasi Perdamaian ASEAN di Kuala Lumpur dan Tegaskan Posisi Terkait Peta Wilayah

Pemerintah Thailand mengonfirmasi partisipasinya dalam pertemuan konsultatif tingkat tinggi yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Senin (28/7). Pertemuan ini diselenggarakan oleh Malaysia sebagai Ketua ASEAN dan bertujuan untuk membahas upaya perdamaian di kawasan.

Jirayu Houngsub, Juru Bicara Pemerintah Thailand sekaligus anggota Pusat Ad Hoc untuk Situasi Perbatasan Thailand-Kamboja, menyampaikan bahwa undangan resmi untuk pertemuan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Delegasi Thailand lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Thailand pada pukul 10.30 waktu setempat dan dijadwalkan tiba di lokasi pertemuan pukul 15.00 waktu Malaysia.

Delegasi Thailand dipimpin oleh Phumtham Wechayachai, yang menjabat sebagai Perdana Menteri sementara, dan diikuti oleh Menteri Luar Negeri Maris Sangiampongsa, Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Nattaphon Narkphanit, serta Sekretaris Jenderal Kantor Perdana Menteri Dr. Prommin Lertsuridej dan Jirayu Houngsub.

Selain Thailand, pertemuan ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, yang menunjukkan pentingnya dialog untuk meredakan ketegangan di kawasan.

Menyikapi rumor yang beredar mengenai kemungkinan penggunaan peta skala 1:200.000 milik Kamboja dalam negosiasi gencatan senjata, Jirayu menegaskan bahwa informasi tersebut tidak berdasar dan menyesatkan. "Tidak ada satu pun pemerintah atau individu yang akan menjual negaranya sendiri. Saat bangsa menghadapi ancaman, penyebaran informasi keliru seperti ini harus disikapi dengan sangat hati-hati," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jirayu menegaskan bahwa Thailand tetap berpegang pada penggunaan peta skala 1:50.000 dalam setiap diskusi resmi mengenai batas wilayah. Ia juga menambahkan bahwa konsultasi ini akan menjadi forum untuk mendengar berbagai usulan demi mengembalikan perdamaian di kawasan. Meski terbuka untuk dialog, Pemerintah Thailand tetap berkomitmen menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional. "Setiap jengkalnya," tandas Jirayu Houngsub.