Transisi Energi di Jawa Barat Perlu Peta Jalan Berkeadilan

Kota Bandung menjadi tuan rumah bagi diskusi mengenai transisi energi berkeadilan yang bertajuk "Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak." Diskusi ini melibatkan berbagai unsur, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah, dengan fokus pada situasi di Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, terdapat kesepakatan bahwa kebijakan transisi energi di Indonesia saat ini masih terpusat dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terdampak, terutama di sekitar lokasi proyek energi, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Hal ini diungkapkan oleh Klistjart Tharissa, perwakilan RUTE Berkeadilan Jawa Barat, yang menyatakan bahwa hasil kajian bersama warga menunjukkan tidak adanya kerangka transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi.

"Hasil FGD dengan warga terdampak menunjukkan bahwa target pengurangan emisi selama ini lebih banyak dikejar di atas kertas, sementara perlindungan sosial bagi masyarakat masih terabaikan," ungkap Tharissa dalam keterangan tertulis.

Policy brief yang berjudul "Menjadikan Jawa Barat Pelopor Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia" mencatat sejumlah masalah, antara lain lemahnya koordinasi lintas sektor, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi terbarukan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Jawa Barat juga dinilai belum memiliki peta jalan transisi energi berkeadilan yang komprehensif. Dokumen semacam ini dianggap penting untuk memastikan bahwa perubahan sistem energi dapat dilakukan secara terencana dan inklusif.

Dalam diskusi tersebut, Dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Annisa Paramita Wiharani, menekankan bahwa transisi energi tidak hanya dapat dilihat dari aspek teknis. "Transisi energi juga merupakan isu politik, ekonomi, dan sosial. Penting untuk mempertimbangkan siapa yang menentukan kebijakan, siapa yang terdampak, dan apakah mereka dilibatkan dalam proses tersebut," kata Annisa.

Dengan tantangan yang dihadapi, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan komprehensif agar transisi energi yang berkeadilan dapat tercapai di Jawa Barat.