BPKP Raih Juara I P2DN 2025 Kategori Lembaga Negara dengan Anggaran Kecil

JAKARTA (15/12/2025) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan Juara I Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) Tahun 2025 pada kategori Lembaga Negara dan Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Kecil. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kinerja BPKP dalam optimalisasi belanja produk dalam negeri pada Tahun Anggaran 2024 dan diterima langsung oleh Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP Aryanto Wibowo, pada Senin, 15 Desember 2025 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian kegiatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada instansi yang menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan BPKP meraih peringkat pertama mencerminkan konsistensi dan komitmen institusi dalam mengarahkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar memprioritaskan produk lokal, meskipun dengan keterbatasan anggaran belanja. Sepanjang Tahun Anggaran 2024, BPKP secara optimal mengalokasikan belanja untuk produk dalam negeri dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Capaian ini sejalan dengan peran strategis BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang tidak hanya mengawal akuntabilitas keuangan negara, tetapi juga memberikan teladan dalam implementasi kebijakan nasional, termasuk penguatan industri dalam negeri. Melalui pemanfaatan produk lokal, BPKP turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan industri nasional, peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam negeri, serta penguatan rantai pasok nasional.

Penghargaan P2DN ini menjadi bukti bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi instansi pemerintah untuk tetap berkomitmen mendukung produk dalam negeri. Dengan perencanaan pengadaan yang tepat dan kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi belanja produk lokal dapat tetap dicapai secara maksimal.

Ke depan, BPKP berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja penggunaan produk dalam negeri, sekaligus mendorong penerapan praktik pengadaan yang transparan dan akuntabel di seluruh satuan kerja. Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah lainnya untuk semakin mengutamakan produk dalam negeri sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat perekonomian nasional.