Dibentuk Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999–2024 untuk Hadapi Tantangan Nasional

Isu Nasional - JAKARTA, NusaBali - Forum Kebangsaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 1999–2024 resmi dibentuk.

Forum ini sebagai ruang silaturahmi strategis bagi pimpinan MPR dan DPR lintas generasi merespons tantangan nasional yang semakin kompleks.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) selaku inisiator menjelaskan forum tersebut dirancang sebagai wadah komunikasi kebangsaan yang menghimpun pengalaman, perspektif, serta pemikiran para tokoh yang pernah duduk di kursi parlemen. "Dari forum ini kami ingin menghimpun pandangan strategis untuk memperkuat arah kebijakan nasional sekaligus memberikan kontribusi pemikiran kepada para penyelenggara negara," kata Bamsoet, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (9/3).

Inisiatif ini muncul di tengah dinamika geopolitik global, tekanan ekonomi internasional, hingga perubahan lanskap demokrasi yang dinilai menuntut kehadiran suara kenegarawanan yang jernih dan berimbang. Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999–2024 menghimpun para tokoh yang pernah memimpin dua lembaga tinggi negara tersebut sejak era reformasi.

Menurut dia, sejak tahun 1999, MPR dan DPR memainkan peran penting dalam transformasi demokrasi Indonesia, mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan sistem presidensial, hingga berbagai reformasi kelembagaan negara. Politisi senior Golkar ini meyakini para alumnus pimpinan lembaga ini memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai krisis nasional, mulai dari krisis ekonomi pasca reformasi, konflik politik, hingga dinamika konsolidasi demokrasi. "Pengalaman para mantan pimpinan lembaga negara merupakan modal besar bagi bangsa. Kami ingin menghimpun pandangan strategis tersebut agar dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam merespons berbagai tantangan nasional," katanya.

Ketua MPR RI Ke-15 dan Ketua DPR RI Ke-20 itu menambahkan peran para tokoh senior dalam menjaga keseimbangan demokrasi sangat penting, terutama di tengah cepatnya perubahan sosial dan teknologi. Era media sosial, misalnya, telah mengubah pola komunikasi politik secara drastis. Informasi bergerak sangat cepat, sementara ruang diskusi publik sering kali dipenuhi narasi yang emosional dan terpolarisasi. "Silaturahmi kebangsaan ini diharapkan dapat melahirkan kontribusi nyata berupa gagasan strategis yang dapat disampaikan kepada para penyelenggara negara termasuk presiden. Ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kami dalam menjaga suhu politik agar tetap kondusif demi masa depan bangsa," ucapnya.