DPRD Surabaya Serap Aspirasi Terkait Infrastruktur, Pendidikan, dan UMKM

Surabaya (ANTARA) - Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Eri Irawan menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan reses dan menyerap aspirasi, ada tiga isu utama yang disampaikan masyarakat di wilayah Surabaya, Jawa Timur.

"Tiga isu utama itu adalah pembangunan infrastruktur di perkampungan termasuk penerangan jalan dan pengelolaan persampahan, kedua yakni pendidikan dan kesehatan serta ketiga pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pembukaan lapangan kerja," katanya di Surabaya, Rabu.

Ia mengatakan, terkait dengan pembangunan infrastruktur di perkampungan perlu terus didorong baik itu terkait jalan maupun saluran air. DPRD Kota Surabaya akan mengawal realisasi pembangunan infrastrukut, termasuk perbaikan penerangan jalan umum (PJU) di kawasan Kalijudan, Mulyorejo serta fasilitas persampahan di Wonocolo.

Terkait pendidikan dan kesehatan, lanjut Eri, warga mengeluhkan layanan fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan yang belum sepenuhnya prima.

"Di lapangan warga masih dibuat bingung. Ada yang belum sembuh, tapi karena sudah opname tiga hari, tetap disuruh pulang," ujarnya.

Adapun terkait pemberdayaan UMKM untuk membuka lapangan kerja, Ia mengatakan, warga menginginkan agar aset-aset Pemkot Surabaya yang belum produktif segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi warga.

Eri berharap dinas-dinas yang memanfaatkan aset harus bisa menerjemahkan visi Wali Kota Eri Cahyadi yang selama ini getol mengubah aset menganggur menjadi lahan usaha warga.

Ia menambahkan, skema pemberdayaan bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas dan perangkat kampung, di mana aset non-produktif bisa digunakan untuk kegiatan sosial yang berdimensi ekonomi.

Salah satu aspirasi yang masuk, lanjutnya, adalah pemanfaatan aset untuk aktivitas ’gantangan burung’ komunitas kicau mania yang mampu menarik banyak orang datang dan melahirkan perputaran ekonomi dengan hadirnya UMKM di sekitar lokasi.

Eri Irawan menambahkan, DPRD juga terus berikhtiar memastikan alokasi untuk program pro-kerakyatan seperti pendidikan, kesehatan gratis, beasiswa, perbaikan rumah tidak layak huni, dan insentif para penggerak kampung seperti Kader Surabaya Hebat dan RT/RW bisa terus dialokasikan dalam jumlah yang memadai.

"Kami mendorong hadirnya program pembangunan yang mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti pembangunan JLLB, underpass Margorejo, pelebaran Jalan Wiyung, dan pengembangan transportasi publik," katanya.