Kelistrikan Jadi Fokus Utama Raker Komisi IV dan Dinas ESDM Kalbar

PONTIANAK - Masalah kelistrikan masih menjadi isu utama di daerah pelosok, pedalaman, dan perhuluan di Kalimantan Barat. Daerah-daerah belum teraliri kelistrikan ternyata tidak sedikit. Hal tersebut terungkap dari rapat kerja Komisi IV DPRD--Dinas ESDM Provinsi Kalbar, Rabu (26/1).

"Salah satu kegiatan kami (Komisi IV) ketika melakukan on the spot ke Putusibau, Kapuas Hulu. Di sana ternyata pasca banjir, aliran listrik PLN ke pemukiman-pemukiman warga tidak sedikit yang masih belum stabil (mati). Rumah-rumah tersebut umumnya terendam air," kata Subhan Nur, Ketya Komisi IV DPRD Kalimantan Barat, baru-baru ini.

Menurutnya memang harus ada upaya perbaikan. Mimimal pada teta letak sehingga tidak menyebabkan banjir dan berdampak listrik mati. "Hal ini kami rapatkan dengan dinas ESDM Kalbar tadi (kemarin)," ucapnya.

Nah, persoalan lain dibahas yakni penetapan Kawasan Wisata Nasional di Kalbar yakni Temajuk, Sambas. Padahal wilayah pariwisata pantai ini hampir satu angkatan ditetapkan dengan Mandalika, NTB. Namun kenyataannya, justru Mandalika yang sudah dikenal sampai ke luar negeri.

"Untuk kawasan Temajuk, Sambas justru masuk sengkarut masalah kelistrikannya. Di sana ternyata masih banyak rumah warga belum teraliri listrik termasuk sekitar pariwisata Temajuk. Untuk soal infrastruktur jalan, okelah. Namun listrik perlu menjadi perhatian bersama," kata Ketua Nasdem Kabupaten Sambas ini.

Kawasan Temajuk sendiri juga sudah masuk dalam Perda Rencana Induk Pariwisata Daerah di Kalbar. Namun geliat infstrukturnya ternyata belum menyeluruh. Persoalan tersebut, hendaknya dapat disikapi agar Temajuk dapat setara dengan pantai-pantai di Bali.

"Bukan kah Temajuk berdekatan dengan perbatasan negeri Jiran, Malaysia. Harusnya menjadi nilai tambah daerah," ucapnya.

Politisi Nasdem Kalbar ini melanjutkan masalah lain yang dikupas masih banyak dusun-dusun di desa-desa tertentu belum teraliri kelistrikan negara. Dinas teknis meminta data-data survei tersebut disingkronkan dengan data PLN, yang cenderung berbeda. Diharapkan ada tindaklanjutnya seperti apa. Listrik sendiri bagi warga desa, sudah menjadi kebutuhan pokok selain beras, kopi, dan gula.

Program lain yang dibahas adalah kelistrikan bagi masyarakat tidak mampu. Komisi IV DPRD Kalbar sendiri mendorong bahwa anggaran tersebut dapat diperbesar agar dapat menjangkau lebih banyak lagi konsumen. Komisi membidangi infrastruktur dan energi ini bahkan siap membantu dari segi penanggarannya.

"Kita siap bantu bagi warga-warga kurang mampu tetapi belum teraliri kelistrikan lewat APBD Kalbar," ungkapnya.

Terakhir, Komisi IV DPRD Kalbar ini menyebutkan bahwa pembahasan anggaran infastruktur dan ESDM haruslah disesuaikan dengan harapan masyarakat Kalbar. Tentunya wajib disesuaikan dengan target RPJMD. Jelas, sebagai mitra kerja komunikasi yang cukup baik harus terus terjalin. Senadainya ada masukan atau kritikan, lebih kepada fungsi kontrol dan pengawasan anggota DPRD Kalbar.

"Intinya, hubungan kami dengan mitra-mitra Komisi IV cukup baiklah," tukas Subhan.