Kemenkum Sulsel Petakan Isu Hukum Strategis dengan Libatkan Berbagai Instansi

Isu Nasional - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar Rapat Koordinasi Inventarisasi Peta Permasalahan Hukum guna memetakan isu hukum strategis yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, berlangsung di Ruang Rapat Baharuddin Lopa Kanwil Kemenkum Sulsel.

Awal Kejadian

Kegiatan rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Andi Basmal menyatakan bahwa pembangunan hukum adalah pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Perkembangan

Andi Basmal menambahkan bahwa penyusunan kebijakan dan program pembinaan hukum harus didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masyarakat. Inventarisasi dan pemetaan permasalahan hukum diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap isu-isu hukum di daerah. Dia menekankan bahwa keberhasilan kegiatan ini memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan hukum.

Dalam rapat ini, Andi Basmal berharap hasil pemetaan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pembinaan hukum, penyuluhan hukum, dan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk menyusun peta permasalahan hukum yang akurat.

Kondisi Terakhir

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menjelaskan bahwa rapat ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kepolisian, Pengadilan Tinggi, Badan Narkotika Nasional, dan instansi terkait lainnya. Heny mengharapkan peta permasalahan hukum yang disusun dapat memberikan gambaran utuh yang menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembinaan hukum yang lebih efektif.

Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan hukum yang responsif dan inklusif di Sulawesi Selatan.