Musrenbang RPJMD Cilacap 2025–2029 Tetapkan Fokus Ekonomi Lokal, SDM, dan Pemerataan Infrastruktur
BANYUMASEKSPRES.ID, CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menyusun arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Agenda strategis ini digelar pada Kamis (8/5/2025) di Aula BPKAD Cilacap, dengan partisipasi lintas sektor, termasuk organisasi perangkat daerah, unsur legislatif, hingga tokoh masyarakat.
Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, dalam pemaparannya menekankan bahwa penyusunan RPJMD kali ini difokuskan pada tiga isu strategis utama yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah.
Ketiganya adalah: pengelolaan potensi ekonomi lokal, penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
“Visi pembangunan lima tahun ke depan kita rumuskan dalam semangat Menuju Cilacap yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Merata – atau disingkat ‘Maju dan Besar’,” ujar Syamsul dalam sambutannya.
Untuk mendukung visi tersebut, dua misi utama akan menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Pertama, peningkatan kualitas SDM yang unggul dan kompeten, dan kedua, pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta berdaya saing tinggi.
Pemerintah Kabupaten Cilacap pun telah menetapkan delapan prioritas pembangunan daerah yang menyasar sektor-sektor vital, mulai dari tata kelola pemerintahan yang efisien, sistem pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang merata, penguatan infrastruktur dasar, hingga sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, dan perikanan.
Dalam forum Musrenbang RPJMD tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan potensi daerah secara maksimal, baik dari sisi kekayaan alam maupun kapasitas manusianya.
Ia mengingatkan bahwa pengembangan ekonomi lokal akan mampu meningkatkan kesejahteraan jika dilakukan dengan pendekatan inklusif, adaptif, dan berbasis data.
“Capaian pembangunan sampai tahun 2024 telah memberikan pondasi yang kuat bagi kita untuk melangkah ke tahap berikutnya,” jelas Syamsul.
Beberapa indikator pembangunan yang telah dicapai oleh Pemkab Cilacap hingga tahun 2024 antara lain adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,55 persen, tingkat pertumbuhan ekonomi 2,65 persen dengan sektor migas dan 5,01 persen tanpa migas, angka kemiskinan 10,68 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berada di angka 7,83 persen.
Selain itu, Kabupaten Cilacap juga mencatat nilai Indeks Ketahanan Pangan sebesar 84,39 persen dan prevalensi kekurangan konsumsi pangan (PoU) sebesar 10,9 persen.
Menargetkan pencapaian yang lebih tinggi di akhir periode 2029, Pemkab Cilacap memasang sejumlah target ambisius namun realistis. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang naik menjadi 5,77–5,84 persen, IPM meningkat menjadi 74,44, angka kemiskinan ditekan ke level 7,16 persen, dan TPT turun menjadi 7,78 persen.
Untuk sektor pangan, diharapkan Indeks Ketahanan Pangan meningkat menjadi 85,43 dan PoU dapat ditekan hingga 9,57 persen.
Syamsul menegaskan pentingnya sinergi kebijakan antara tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. RPJMD Cilacap 2025–2029 disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden RI, serta mendukung ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah melalui 35 program delegasi dan 16 program pendukung yang telah dirancang sebelumnya.
Langkah-langkah strategis yang diambil melalui RPJMD ini diharapkan mampu menjawab tantangan global dan regional, memperkuat struktur ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilacap secara adil dan merata.
Pemerintah daerah pun membuka ruang partisipasi publik dan multisektor untuk memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (my/kominfo/*stch)




