Kejaksaan Agung Raih Kepercayaan Publik Tertinggi dalam Survei Indikator

Swipe ke atas

Survei Indikator Politik: Kejagung Kembali Menjadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik

Senin, 09 Feb 2026 09:09 WIB

STORY KEJAKSAAN - Survei Nasional Indikator Politik Indonesia (Indikator) kembali menempatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai Lembaga Penegak Hukum (LPH) dengan tingkat kepercayaan paling tinggi.

Indeks tingkat kepercayaan terhadap lembaga yang diperoleh Kejagung dalam survei yang digelar Indikator sepanjang 15-21 Januari 2026 bahkan mencatat pencapaian tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Capaian itu terungkap dalam konferensi pers Survei Nasional Persepsi Publik Terhadap Kinerja Presiden, Kepercayaan Terhadap Lembaga Negara, dan Program Makan Bergizi Gratis yang digelar Indikator secara online pada Minggu, 8 Februari 2026.

"Public trust terhadap kejasaan naik jadi hampir 80%. Nah, itu baru memang. Dua tahun terakhir tidak setinggi ini. Terakhir tertinggi itu tahun 2024 ya," ujar Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Survei nasional Indikator ini menggunakan sampel 1.220 warga negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Asumsi metode simple random sampling dengan ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dan quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari

total sampel.

Hasil Survei

Dari hasil survei kepercayaan terhadap lembaga, Kejaksaan Agung meraih 80% dengan 6% di antaranya responden menyatakan sangat percaya dan 74% percaya kepada lembaga Adhyaksa. Sementara 15% responden lainnya menyatakan cukup percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Indeks kepercayaan terhadap lembaga yang diraih Kejagung tersebut lebih tinggi dibandingkan Mahkamah Konstitusi sebesar 75%, Pengadilan 74%, Komisi Pemberantasan Korupsi 72%, dan Kepolisian Republik Indonesia 65%.

Secara keseluruhan, peringkat indeks kepercayaan terhadap lembaga yang diraih Kejagung berada di peringkat ketiga dengan posisi teratas dihuni oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meraih 93% dan Presiden 91%.

Tingkat kepercayaan publik terhadap Kejagung dalam dua survei terakhir terus menunjukan tren meningkat. Pada 3-9 September 2025, angkanya masih berada di level 70% dan meningkat menjadi 76% pada survei 20-27 Oktober 2025.

Muhtadi menduga naiknya tingkat kepercayaan publik kepada Kejagung ada kaitannya dengan penanganan kasus-kasus korupsi besar seperti perkara minyak mentah PT Pertamina dan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang diungkap oleh lembaga tersebut.

"Tapi lagi-lagi ada catatan tadi, terutama untuk kasus Riza Chalid itu, trust terhadap kejaksaan dalam penanganan kasus Reza Khalid itu menurun ya. Dugaan saya karena orangnya sendiri sampai sekarang juga tidak ketahuan di mana gitu," ujar Muhtadi yang berharap penanganan perkara tersebut tak berhenti sampai pada Muhammad Kerry Adrianto, putra pengusaha Muhammad Riza Chalid.

LPH Punya Kewenangan yang Sama

Sementara itu, Pakar Hukum dan Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Dr Suparji Ahmad, S.H., M.H., menilai keberhasilan Kejagung menjadi LPH dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi diraih karena lembaga tersebut telah menunjukkan tindakan konkret terhadap pemberantasan korupsi.

"Sebetulnya mau mencari koruptor itu mudah sekali karena memang korupsi masih berada di mana-mana. Cuma sekarang yang lebih produktif kejaksaan karena memang punya kemampuan, punya keberanian, punya tekad dan lain sebagainya," ujar Prof Supraji.

Terhadap keberhasilan tersebut, Prof Suparji tak sependapat dengan munculnya anggapan bahwa kewenangan yang dimiliki Kejaksaan lebih besar dibandingkan LPH lain. Menurutnya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia memperlakukan asas diferensial fungsional sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu.

Kejaksaan, lanjutnya, menjalankan asas dominus litis yaitu pengendali perkara yang selanjutnya memproses penegakan hukum ke institusi pengadilan untuk diperiksa dan disidangkan. Prinsip ini juga digunakan dalam perspektif asasi hukum universal

"Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan itu tidak bisa kemudian dikategorikan lebih besar dengan aparat penegak hukum yang lain," ujar Suparji yang mengatakan LPH lain juga memiliki kesempatan dan instrumen yang sama untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Topik Terkait

Kejaksaan Agung

survei indikator

Tingkat Kepercayaan Publik

Reporter

Syahid Latif

Jam Pidsus BPA Kejaksaan RI Serahkan Aset Bangunan kepada JAM PIDSUS Guna Penunjang Pelaksanaan Tugas Satgassus P3TPK Selasa, 14 Apr 2026 19:29 WIB Baca Selengkapnya

Jaksa Agung ST Burhanuddin Tingkatkan Kerja Sama Melalui MoU , Persaja dan PP IKAHI Gagas Transformasi Sistem Peradilan Selasa, 14 Apr 2026 18:01 WIB Baca Selengkapnya

Jaksa Agung ST Burhanuddin Jaksa Agung ST Burhanuddin Rotasi 14 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ini Daftar Lengkapnya Selasa, 14 Apr 2026 11:25 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Kemendikbudristek JPU Tegaskan Independensi Ahli BPKP Terkait Kerugian Kasus Chromebook Capai Rp 1,5 Triliun Senin, 13 Apr 2026 22:58 WIB Baca Selengkapnya

PPPJ Tahun 2026 Kasubdit Prapenuntutan pada Direktorat B JAM PIDUM Bekali Calon Jaksa Kuasai Pembuktian Pidana ITE Minggu, 12 Apr 2026 17:01 WIB Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Kejagung Menerbitkan Surat Edaran Kebijakan WFH bagi ASN di Lingkungan Kejaksaan RI Sabtu, 11 Apr 2026 15:02 WIB Baca Selengkapnya

Satgas Penertiban Kawasan Hutan Pesan Tegas Presiden Prabowo Subianto Terhadap Pihak yang Menghalangi Pekerjaan Satgas PKH Sabtu, 11 Apr 2026 09:01 WIB Baca Selengkapnya

Satgas PKH Penyerahan Tahap VI, Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp11,4 Triliun dan Kuasai Kembali 254.780,12 Ha Kawasan Hutan Jumat, 10 Apr 2026 19:07 WIB

Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VI yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi JAM PIDSUS Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Perkara Korupsi Pengadaan Minyak Mentah di Petral Kamis, 09 Apr 2026 22:50 WIB Baca Selengkapnya

Puspenkum Kejaksaan RI JAM Pembinaan Jalin Kerja Sama dengan 4 Bank Pemerintah Terkait Modernisasi Gedung Penkum Kamis, 09 Apr 2026 12:20 WIB Baca Selengkapnya

Jam Pidsus Kejagung Sita Aset Tersangka ST dan Terafiliasi PT MCM dan PT BBP di Kalsel Terkait Perkara Pertambangan Ilegal Rabu, 08 Apr 2026 17:02 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Kemendikbudristek JPU Optimis Buktikan Keterlibatan Ibrahim Arief dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek Rabu, 08 Apr 2026 11:02 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Sidang Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina Jilid II, Fakta Kerugian Negara dan Bukti Digital Terungkap Rabu, 08 Apr 2026 07:54 WIB Baca Selengkapnya

Satgas PKH Satgas PKH Laksanakan Penegakan Hukum dan Penertiban Kawasan Hutan PT AKT di Kalteng Selasa, 07 Apr 2026 20:15 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Sidang Tata Kelola Minyak PT Pertamina, JPU Gali Keterangan Saksi Mahkota Mantan Dirut Nicke Widyawati Selasa, 07 Apr 2026 13:30 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Kemendikbudristek JPU Ungkap Dugaan Korupsi Sistematis Pengadaan Chromebook, Ahli Sebut Kerugian Negara Bersifat Total Loss Selasa, 07 Apr 2026 09:01 WIB Baca Selengkapnya

Perkara Koneksitas Tim Penyidik Koneksitas Sita Uang Rp6,8 Miliar dari Perkara Korupsi Pembelian Lahan 700 Ha dari PT RSA di Cilacap Senin, 06 Apr 2026 20:07 WIB Baca Selengkapnya

Jam Pidsus Gelar Konsolidasi Bidang Pidsus, Ini Arahan Jampidsus dalam Memperkuat Penanganan Perkara Strategis Jumat, 03 Apr 2026 10:30 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Sidang Lanjutan Perkara Kompensasi RON 90 PT Pertamina Ungkap Fakta Ketidaksesuaian Formula Harga Kamis, 02 Apr 2026 13:03 WIB Baca Selengkapnya

JAM Intel Perkuat Ketahanan Gizi Nasional, Kejagung Sinergi Kawal Program MBG di Tuban dan Bojonegoro Rabu, 01 Apr 2026 21:51 WIB Baca Selengkapnya

Sidang Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina Beri Keterangan Palsu, JPU Memohon Majelis Hakim Tetapkan Irawan Santoso Sebagai Tersangka Perkara Pertamina Rabu, 01 Apr 2026 18:52 WIB Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Hadir di KKP Sespimti Polri Tahun 2026, Plt Wakil Jaksa Agung Beri Paparan Kepemimpinan Strategis Nasional berbasis Integritas dan Sinergi Rabu, 01 Apr 2026 10:01 WIB Baca Selengkapnya

Jaksa Agung ST Burhanuddin Kunker ke Kejati Papua, Jaksa Agung Tegaskan Penegakan Hukum Berkeadilan Menjadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat Rabu, 01 Apr 2026 07:41 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Kemenhan Sidang Perdana Perkara Korupsi Satelit Kemhan, Ini Dakwaan Penuntut Umum Terhadap 3 Terdakwa Selasa, 31 Mar 2026 20:16 WIB Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Hormati Permintaan Komisi III DPR, Kejagung Jelaskan Perkara Videografer Amsal Sitepu Didakwa Korupsi Senin, 30 Mar 2026 16:15 WIB Baca Selengkapnya